SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy, untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Rencana tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemkab Bandung Barat menyatakan kesiapan menyediakan berbagai kebutuhan infrastruktur pendukung, termasuk lahan seluas sekitar 8 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan kawasan pendidikan terpadu.
Jeje mengatakan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan, akses jalan, hingga pekerjaan pematangan tanah sebelum pembangunan fisik dimulai.
“Persiapan tidak hanya menyangkut ketersediaan lahan, tetapi juga memastikan lokasi siap dibangun. Kami menyiapkan akses jalan dan pematangan lahan agar pembangunan bisa berjalan sesuai tahapan,” kata Jeje dalam audiensi tersebut.
Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkab Bandung Barat juga akan memperbarui data calon penerima manfaat agar anak-anak dari keluarga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan mengakses program tersebut.
Jeje menyebutkan, pemerintah daerah akan menginstruksikan pemerintah desa untuk menyiapkan operator khusus guna membantu pendataan warga yang belum tercatat dalam sistem perlindungan sosial.
Langkah itu ditujukan untuk memastikan calon peserta Sekolah Rakyat teridentifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok masyarakat pada desil 1 dan desil 2.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proposal pembangunan Sekolah Rakyat dari Kabupaten Bandung Barat telah dinyatakan lengkap. Proyek tersebut direncanakan memasuki tahap pelelangan pada akhir 2026.
Saifullah meminta pemerintah daerah segera menuntaskan persiapan lahan, terutama pekerjaan pematangan tanah atau cut and fill, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai setelah proses lelang selesai.
“Pematangan lahan perlu segera dilakukan agar ketika proses lelang rampung, pembangunan bisa langsung dilanjutkan,” ujar Saifullah.
Calon lokasi Sekolah Rakyat permanen tersebut berada di atas lahan sekitar 8 hektare milik Badan Bank Tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL). Lokasinya dinilai strategis karena memiliki akses menuju koridor jalan provinsi dan nasional.
Pemkab Bandung Barat juga menyiapkan sejumlah pekerjaan penunjang, mulai dari pembersihan lahan, pengerasan dan pelebaran jalan akses, hingga penyelesaian dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen diharapkan dapat menyatukan kegiatan pendidikan yang saat ini dijalankan di sejumlah lokasi rintisan.
Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang tersebar di beberapa tempat nantinya diharapkan dapat belajar dalam satu kawasan pendidikan terpadu.
Dengan fasilitas yang terpusat, program ini ditujukan untuk menyediakan lingkungan belajar yang layak dan mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial KBB Idad Saadudin menambahkan, usulan pembangunan sekolah permanen itu ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bandung Barat.
“Keberadaan sekolah permanen diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Bandung Barat sejak Juli 2025,” kata Idad saat dihubungi.
Selain menampung siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan, fasilitas tersebut direncanakan dapat mengakomodasi calon siswa baru yang berasal dari kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi.
“Sasaran penerima manfaat mengacu pada kelompok desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah,” sebutnya.
Pemkab Bandung Barat berharap pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut dapat memperkuat akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan.*
