SATUMEDIA.ID – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Selanjutnya, usulan akan diproses melalui mekanisme dan tata tertib yang berlaku di parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah dukungan tersebut diketahui setelah pimpinan DPR melakukan rekapitulasi dokumen yang disampaikan para anggota pengusul.
“Dari hasil pemeriksaan dokumen yang masuk, tercatat ada 120 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan hak tersebut,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari laman DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dukungan itu berasal dari delapan fraksi dengan komposisi 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai Nasdem, dan 18 anggota Fraksi PKB.
Kemudian, terdapat 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Saan menilai, jumlah tersebut telah melampaui batas minimal persyaratan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. Sebab, usulan harus didukung sedikitnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Dengan dukungan 120 anggota yang mewakili delapan fraksi, persyaratan dari sisi jumlah maupun keterwakilan fraksi sudah terpenuhi,” ujarnya.
Meski demikian, pemenuhan persyaratan administrasi tersebut bukan berarti usulan langsung masuk ke tahap pembahasan substansi. Pimpinan DPR masih harus menjalankan sejumlah tahapan internal sebelum menentukan tindak lanjutnya.
Saan mengatakan, dokumen usulan akan dibawa ke rapat pimpinan DPR, kemudian dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus).
“Setelah diterima pimpinan, usulan ini akan dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat pimpinan. Berikutnya, kami akan membawanya ke Badan Musyawarah untuk menentukan proses selanjutnya,” tutur politikus Partai Nasdem tersebut.
Saan menjelaskan, materi yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur kewenangan DPR untuk menyatakan pendapat apabila terdapat dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Dalam konteks ini, para pengusul mengaitkan penggunaan hak tersebut dengan persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
“Pokok usulannya mengacu pada ketentuan mengenai hak DPR untuk menyampaikan pendapat apabila Wakil Presiden dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Saan.
Adapun Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Selain hak tersebut, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak angket.
Penggunaan ketiga hak itu selanjutnya diatur lebih lanjut melalui UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR.
Sementara itu, berdasarkan agenda Rapat Paripurna DPR RI yang diterima Parlementaria, Kamis (12/11/2026), terdapat sejumlah agenda yang akan dibahas.
Salah satunya adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI. Selain itu, rapat juga dijadwalkan membahas pengesahan RUU Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
Dengan masuknya usulan tersebut dalam agenda paripurna, proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran akan berlanjut ke tahapan kelembagaan DPR.*
