SATUMEDIA.ID – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, menghentikan sementara operasional 41 dapur penyedia makanan bergizi gratis.
Penghentian dilakukan karena puluhan dapur tersebut belum memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan standar kelayakan operasional.
Tak hanya itu, Satgas MBG KBB juga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 253 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Bandung Barat. Pemeriksaan lapangan tersebut dijadwalkan mulai pekan ketiga November 2026.
Ketua Satgas MBG KBB Fauzan Azima mengatakan, penghentian sementara operasional puluhan dapur merupakan langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.
Menurut Fauzan, standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Setiap dapur harus memastikan seluruh fasilitas pendukung pengolahan makanan memenuhi ketentuan, mulai dari ketersediaan air bersih hingga pengelolaan limbah.
“Keselamatan penerima manfaat menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional. Karena itu, kami memilih menghentikan sementara dapur yang persyaratannya belum terpenuhi daripada membiarkan potensi masalah kesehatan terjadi,” ujar Fauzan, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, 41 dapur yang saat ini berstatus suspend belum diperbolehkan kembali melayani penerima manfaat sebelum menyelesaikan seluruh kewajiban perbaikan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama meliputi ketersediaan air bersih yang telah melalui pengujian laboratorium, keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pemenuhan standar kebersihan dan sanitasi.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap 253 SPPG akan dilakukan melalui tim khusus yang diterjunkan langsung ke lapangan.
Fauzan menyebutkan, pemeriksaan tersebut tidak hanya berfokus pada kondisi bangunan dapur, tetapi juga mencakup kualitas air, sistem pengelolaan limbah, dan kompetensi tenaga pengolah makanan.
“Tim akan memastikan sumber air yang digunakan benar-benar aman, fasilitas IPAL berfungsi sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kami juga akan mengecek kelengkapan sertifikasi serta kelayakan petugas yang menangani makanan,” katanya.
Fauzan menegaskan, status penghentian sementara terhadap 41 dapur hanya dapat dicabut setelah pengelola membuktikan seluruh kekurangan telah diperbaiki.
Dengan demikian, pengaktifan kembali operasional dapur tidak cukup hanya melalui pemenuhan dokumen administrasi. Satgas akan menjadikan hasil pemeriksaan langsung sebagai dasar untuk memberikan izin beroperasi kembali.
“Pengelola harus menunjukkan bahwa pembenahan benar-benar sudah dilaksanakan, bukan sebatas menyampaikan laporan atau janji perbaikan. Hasil pemeriksaan tim akan menjadi penentu apakah dapur tersebut sudah layak kembali beroperasi,” tutur Fauzan.
Apabila masih ditemukan ketidaksesuaian pada aspek sanitasi, kualitas air, maupun pengolahan limbah, dapur bersangkutan tetap tidak diperbolehkan beroperasi hingga seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi.*
