SATUMEDIA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang jumlahnya dinilai telah melampaui kapasitas pelayanan.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui mekanisme penilaian atau grading untuk memastikan setiap dapur beroperasi sesuai kemampuan produksi dan kebutuhan penerima manfaat. Tahap pertama penilaian akan menyasar SPPG yang berada di Pulau Jawa.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola program MBG, terutama di daerah dengan konsentrasi dapur yang cukup tinggi.
Menurut dia, penambahan jumlah SPPG harus diikuti dengan pengelolaan yang terukur. Sebab, banyaknya dapur yang beroperasi tidak serta-merta menjamin pelayanan MBG berjalan optimal.
“Melalui grading, kami ingin memastikan jumlah SPPG di setiap wilayah sesuai dengan kapasitas pelayanan dan kebutuhan penerima manfaat. Kemampuan produksi, kualitas makanan, serta standar keamanan pangan juga harus menjadi perhatian,” ujar Prima dikutip dari laman BGN, Selasa (10/11/2026).
Prima menjelaskan, penumpukan SPPG di wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pelayanan. Di satu sisi, terdapat daerah dengan jumlah dapur yang berlebihan, sementara wilayah lain masih membutuhkan tambahan akses terhadap program MBG.
Karena itu, BGN akan menggunakan hasil grading sebagai dasar untuk memetakan kondisi operasional setiap SPPG. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian kapasitas produksi, jangkauan distribusi, hingga jumlah penerima manfaat yang dilayani.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan merata. Jangan sampai ada wilayah dengan jumlah SPPG terlalu padat, sedangkan di daerah lain masih banyak penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan harus berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan,” katanya.
Pulau Jawa menjadi sasaran awal evaluasi karena memiliki konsentrasi SPPG yang relatif tinggi. Hasil penilaian tahap pertama nantinya diharapkan menjadi acuan BGN dalam menentukan kebutuhan penataan dapur MBG.
Melalui kebijakan ini, BGN ingin memastikan perluasan program MBG tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah dapur dan penerima manfaat. Aspek pemerataan distribusi, kualitas gizi, kapasitas pelayanan, serta keamanan pangan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan program tersebut.*
