SATUMEDIA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembatasan biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan memengaruhi pembayaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan tersebut tidak mengubah hak maupun skema pembayaran gaji tenaga pengawas. BGN menegaskan, anggaran untuk membayar gaji kedua posisi tersebut dialokasikan secara terpisah dari batas biaya operasional yang telah ditetapkan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, para mitra SPPG dan tenaga pengawas tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan pembayaran gaji akibat kebijakan pembatasan biaya operasional tersebut.
“Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tidak masuk dalam hitungan biaya operasional maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait pembayaran hak mereka,” ujar Tysa dalam keterangan resminya dikutip Minggu (8/11/2026).
Ia menjelaskan, pembayaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan dilakukan melalui mekanisme top up virtual account (VA) masing-masing SPPG.
Penambahan saldo tersebut dilakukan setiap 10 hari sekali. Dana yang disalurkan mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari pembelian bahan baku, biaya operasional, insentif pelayanan, jaminan mutu, hingga pembayaran gaji tenaga pengawas.
“Setiap pengisian saldo virtual account sudah mencakup kebutuhan bahan baku, operasional, insentif pelayanan dan jaminan mutu, termasuk gaji Pengawas Gizi serta Pengawas Keuangan,” kata Tysa.
Menurut dia, mekanisme tersebut merupakan bagian dari pengaturan pembiayaan Program MBG agar setiap kebutuhan SPPG mendapatkan alokasi anggaran sesuai peruntukannya.
BGN pun meminta para mitra SPPG tidak salah memahami kebijakan pembatasan biaya operasional. Pasalnya, ketentuan maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat tidak mencakup anggaran gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan.
Dengan pemisahan alokasi tersebut, BGN memastikan hak tenaga pengawas tetap terpenuhi tanpa harus mengambil anggaran dari komponen biaya operasional yang dibatasi.*
