SATUMEDIA.ID– Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan mekanisme penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Distribusi makanan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah serta waktu diterimanya pemberitahuan penghentian layanan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara program untuk menentukan apakah makanan tetap disalurkan atau distribusi dihentikan sementara.
Menurut Sudaryono, keputusan distribusi bergantung pada tahapan persiapan yang telah dilakukan sebelum pemberitahuan resmi diterima. Hal ini juga berkaitan dengan upaya mencegah makanan yang telanjur dimasak menjadi terbuang.
Ia menjelaskan, apabila informasi penghentian layanan disampaikan sebelum pembelian bahan pangan dan proses memasak dimulai, distribusi MBG pada hari berikutnya tidak dilaksanakan.
Sebaliknya, jika pemberitahuan baru diterima ketika bahan makanan sudah dibeli atau proses memasak berlangsung, makanan yang terlanjur disiapkan tetap disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Waktu pemberitahuan menjadi penentu langkah yang diambil. Jika persiapan belum dimulai, distribusi berikutnya bisa dihentikan. Namun, apabila makanan sudah diproses, penyalurannya tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi dikutip Kamis (22/10/2026).
Sudaryono menekankan, kebijakan tersebut bukan berarti layanan MBG tetap berjalan normal selama sekolah melaksanakan PJJ. Penyesuaian dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah daerah dan kondisi persiapan makanan di masing-masing penyelenggara.
Pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah, baik melalui gubernur maupun bupati, menjadi salah satu acuan dalam menentukan kelanjutan layanan MBG di sekolah.
Dengan mekanisme tersebut, BGN berupaya memastikan penggunaan bahan pangan dan sumber daya yang telah dikeluarkan tetap efisien. Di sisi lain, penyaluran makanan yang sudah terlanjur disiapkan harus mengikuti prosedur yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
BGN berharap penyesuaian ini dapat menjaga tata kelola program MBG tetap tertib ketika terjadi perubahan sistem pembelajaran, tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah daerah terkait penghentian layanan.*
