SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mulai mematangkan rencana perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menciptakan struktur birokrasi yang lebih sederhana, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Rencana tersebut dibahas dalam Ekspose Laporan Akhir Kajian Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana di Ruang Rapat Kacapi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Selasa (10/11/2026).
Penataan birokrasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemkab Bandung juga ingin memastikan perubahan struktur organisasi tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Cakra Amiyana mengatakan, langkah awal yang menjadi perhatian adalah menyederhanakan struktur organisasi perangkat daerah. Tahapan tersebut ditargetkan mulai dipersiapkan pada awal 2027.
“Prioritas kami adalah menyiapkan penyederhanaan struktur organisasi terlebih dahulu. Sementara itu, penggabungan sejumlah perangkat daerah yang membutuhkan perubahan Peraturan Daerah akan dikaji lebih lanjut sesuai tahapan dan kebutuhan,” ujar Cakra.
Menurut dia, restrukturisasi organisasi tidak bisa hanya berorientasi pada pengurangan jumlah perangkat daerah. Penataan juga harus memperhitungkan beban kerja, kebutuhan pelayanan publik, serta ketersediaan aparatur sipil negara (ASN).
Ia menekankan, perubahan kelembagaan harus disertai perencanaan penempatan pegawai yang matang agar tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai perubahan struktur justru mengganggu kesinambungan pekerjaan. Penempatan ASN harus diperhitungkan secara cermat sehingga setiap perangkat daerah tetap dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya,” katanya.
Setelah ekspose laporan akhir tersebut, tim pengkaji akan melakukan penyempurnaan hasil kajian dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
Dokumen hasil penyempurnaan nantinya menjadi landasan penyusunan Bagan Struktur Organisasi (BSO) sekaligus pemetaan jabatan.
Melalui tahapan tersebut, Pemkab Bandung berharap penataan organisasi pemerintahan pada 2027 dapat berjalan lebih terarah, dengan struktur birokrasi yang proporsional, efektif, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.*
