SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, bersiap melakukan inspeksi terhadap 253 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta kelayakan fasilitas pendukung operasional.
Langkah ini menyusul terbitnya surat edaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang menginstruksikan pemerintah daerah melakukan penilaian langsung terhadap kondisi SPPG berdasarkan 14 indikator.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasyim mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk mempersiapkan pelaksanaan inspeksi mendadak dan asesmen terhadap seluruh unit pelayanan.
Menurut Ade, sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan meliputi kebersihan dapur, ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), wastafel, akses air bersih, hingga kelengkapan alat keselamatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Kondisi kompor dan kelayakan fasilitas dapur juga akan menjadi bagian dari penilaian.
“Tim akan turun langsung untuk melihat kondisi masing-masing SPPG menggunakan 14 indikator yang telah ditetapkan. Seluruh komponen akan diperiksa berdasarkan instrumen dan bobot penilaian yang sama sehingga hasilnya benar-benar menggambarkan keadaan di lapangan,” ujar Ade usai rapat koordinasi intensif yang digelar bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG KBB, Jumat (6/11/2026).
Ade memastikan, proses pemeriksaan tidak akan dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Tim Satgas MBG KBB akan mencatat seluruh temuan sesuai kondisi faktual di setiap lokasi.
Meski demikian, hasil inspeksi tersebut bukan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan nasib operasional masing-masing SPPG.
Seluruh hasil penilaian akan disampaikan secara berjenjang kepada BGN. Lembaga tersebut nantinya bertugas melakukan evaluasi lanjutan, pemetaan, sekaligus menentukan kelayakan operasional setiap unit pelayanan.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG KBB Fauzan Azima mengungkapkan, terdapat 41 SPPG di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang saat ini berstatus suspend atau penghentian sementara operasional.
Menurut Fauzan, status tersebut tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan pemenuhan standar Standard Hygiene Sanitation (SHS) maupun kendala teknis lainnya.
Namun, dia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan ataupun mencabut sanksi suspend terhadap SPPG.
Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan BGN sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan operasional program MBG.
“Setiap penangguhan tentu memiliki dasar pertimbangan, baik menyangkut standar higiene dan sanitasi maupun persoalan teknis lainnya. Karena keputusan suspend dikeluarkan BGN, kewenangan untuk menentukan tindak lanjutnya juga berada pada lembaga tersebut,” kata Fauzan.
Fauzan menambahkan, pemeriksaan yang akan dilakukan Satgas MBG KBB lebih diarahkan pada kondisi bangunan, kelengkapan infrastruktur, serta pelaksanaan operasional dapur.
Dengan demikian, asesmen tersebut tidak ditujukan untuk mengevaluasi atau menilai kinerja masing-masing relawan yang bertugas di SPPG.
Inspeksi terhadap ratusan dapur MBG itu dijadwalkan mulai berlangsung pada pekan ketiga November 2026. Satgas menargetkan seluruh proses pemeriksaan terhadap 253 SPPG dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Bandung Barat berharap persoalan terkait kelayakan fasilitas dan standar sanitasi dapat teridentifikasi sehingga kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga.
Pengawasan ini juga diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program MBG di Bandung Barat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.*
