SATUMEDIA.ID – Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2027 memasuki tahap krusial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijadwalkan menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 25 November 2026.
Menjelang penetapan tersebut, serikat pekerja di Kota Cimahi mulai memperkuat konsolidasi untuk memperjuangkan kenaikan upah yang mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengganggu keberlangsungan industri.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi, Saehudin mengatakan, pembahasan UMK tidak semestinya hanya berorientasi pada besaran kenaikan upah. Ada persoalan lain yang perlu menjadi pertimbangan, yakni kemampuan perusahaan bertahan di tengah persaingan industri.
Hal itu menjadi perhatian setelah sejumlah perusahaan di Cimahi sebelumnya memutuskan memindahkan kegiatan produksinya ke daerah lain yang memiliki struktur upah lebih rendah.
Saehudin mengungkapkan hal tersebut seusai mengikuti konsolidasi bersama enam serikat pekerja di Kota Cimahi, Selasa (17/11/2026).
Pengalaman relokasi perusahaan tersebut, menurut dia, perlu dijadikan bahan evaluasi agar kebijakan pengupahan 2027 tidak mengabaikan kondisi industri setempat.
Ia menilai, pekerja juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas hubungan industrial dan memastikan perusahaan tetap mampu menjalankan kegiatan produksinya.
Menurut Saehudin, situasi perusahaan yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan lapangan pekerjaan. Sebab, apabila hubungan antara pekerja dan pemberi kerja memburuk, dampaknya berpotensi meluas hingga mengganggu operasional perusahaan.
Saehudin menyebutkan, terdapat sekitar 70.000 pekerja yang menggantungkan penghidupan dari berbagai sektor industri di Kota Cimahi.
Jumlah tersebut membuat kebijakan pengupahan perlu dirumuskan secara cermat. Pemerintah bersama unsur pekerja dan pengusaha diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan buruh sekaligus mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan.
Ia mengingatkan, kenaikan upah yang tidak disertai perhitungan terhadap kondisi usaha berisiko mendorong perusahaan melakukan efisiensi. Bahkan, bukan tidak mungkin sebagian perusahaan memilih menghentikan kegiatan produksi atau memindahkan usahanya ke wilayah lain.
Di sisi lain, pekerja tetap membutuhkan peningkatan penghasilan untuk menghadapi kenaikan biaya hidup.
Karena itu, SPN Cimahi memilih menyalurkan aspirasi dan perhitungan kenaikan upah melalui mekanisme resmi Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Cimahi.
Saehudin mengatakan, forum tersebut akan menjadi tempat pembahasan berbagai usulan dari unsur pekerja sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Wali Kota Cimahi.
Selanjutnya, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bahan penetapan UMK 2027 sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Inflasi dan pertumbuhan ekonomi jadi pertimbangan
Dalam menyiapkan usulan kenaikan UMK, SPN Cimahi juga telah mengkaji sejumlah indikator ekonomi makro. Dua variabel yang menjadi perhatian utama adalah inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi.
Kedua indikator tersebut dinilai penting untuk mengukur kebutuhan penyesuaian upah sekaligus menjaga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pekerja.
“Hasil kajian internal serikat pekerja akan menjadi bahan dalam pembahasan bersama di Dewan Pengupahan,” tandasnya.*