SATUMEDIA.ID – Kerusakan jalan penghubung di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), belum juga tertangani secara permanen meski telah berlangsung hampir dua tahun.
Tak ingin kondisi jalan semakin membahayakan pengguna, warga bersama pengusaha setempat berinisiatif memperbaiki sejumlah titik kerusakan secara swadaya.
Jalan yang membentang dari RW 09 hingga RW 13 itu menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan peternak. Namun, perbaikan menggunakan aspal hotmix yang sebelumnya dibiayai melalui Dana Desa tidak bertahan lama akibat tingginya curah hujan dan meningkatnya beban kendaraan yang melintas.
Kepala Desa Tugumukti Nandang Suherman mengatakan, kerusakan jalan semakin parah setelah jalur utama di wilayahnya mengalami longsor pada September 2021. Kondisi tersebut membuat badan jalan menyempit sehingga kendaraan beralih menggunakan jalan di Kampung Cimeta.
“Sejak jalur utama mengalami longsor, arus kendaraan di jalan Kampung Cimeta semakin padat. Jalan yang sebelumnya tidak dirancang untuk menanggung beban sebesar itu akhirnya cepat rusak, meskipun pernah diperbaiki dengan aspal hotmix,” ujar Nandang saat ditemui di lokasi perbaikan, Rabu (28/10/2026).
Menurut Nandang, jalan tersebut memiliki panjang sekitar 1.450 meter dengan lebar tiga meter. Selain menghubungkan Desa Tugumukti dengan Desa Kertawangi dan Desa Pasirlangu, jalur itu juga menunjang mobilitas warga di tiga dusun dan tiga rukun warga.
Bahkan, kendaraan berukuran besar kini turut melintasi jalan tersebut karena terbatasnya akses akibat kerusakan jalur utama. Situasi itu membuat kondisi permukaan jalan semakin sulit dipertahankan.
Pemerintah desa, lanjut Nandang, telah mengusulkan pembangunan jalan dengan konstruksi beton melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kebutuhan anggaran untuk penanganan permanen diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar.
Namun, hingga kini usulan tersebut belum terealisasi. Pemerintah desa juga telah menyampaikan kebutuhan pembangunan itu kepada sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bandung Barat, tetapi belum memperoleh tindak lanjut konkret.
“Kami membutuhkan penanganan yang tidak sekadar memperbaiki permukaan jalan, tetapi juga memastikan konstruksinya mampu bertahan menghadapi kondisi lingkungan dan lalu lintas. Karena itu, pembetonan menjadi kebutuhan yang terus kami perjuangkan,” kata Nandang.
Ia menyadari keterbatasan anggaran daerah dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Meski demikian, Nandang berharap perbaikan permanen dapat masuk dalam prioritas pemerintah, baik melalui anggaran perubahan maupun perencanaan tahun berikutnya.
Sambil menunggu kepastian pembangunan, warga bersama pengusaha sekaligus tokoh masyarakat setempat, Deden Arida, mengambil langkah darurat dengan menambal bagian jalan yang berlubang menggunakan material beton.
Kegiatan tersebut dibiayai melalui sumbangan masyarakat dan kontribusi pribadi, tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Tahap awal perbaikan menyasar ruas sepanjang sekitar 500 meter dengan dukungan delapan truk molen berisi material pengecoran.
Deden menargetkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu dengan mengandalkan semangat gotong royong warga.
“Perbaikan ini kami lakukan agar jalan tidak terus dibiarkan dalam kondisi yang membahayakan. Warga menyumbangkan tenaga dan biaya sesuai kemampuan, setidaknya untuk mengurangi risiko selama menunggu pembangunan yang lebih menyeluruh,” ujar Deden.
Ia menjelaskan, kerusakan jalan bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sejumlah insiden, mulai dari pengendara terjatuh hingga tabrakan, disebut pernah terjadi di jalur tersebut.
Menurut Deden, penambalan secara swadaya merupakan langkah sementara dan belum dapat menggantikan pembangunan dengan konstruksi yang lebih kuat dan tahan lama.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur pedesaan yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan warga dan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.
Deden juga menilai, kepastian informasi mengenai rencana pembangunan diperlukan agar masyarakat mengetahui perkembangan usulan yang telah disampaikan.
“Selain penanganan fisik, warga juga perlu mendapat penjelasan mengenai tahapan dan rencana pembangunan yang diajukan. Dengan informasi yang jelas, masyarakat bisa mengetahui perkembangan usulan tersebut dan tidak terus menunggu tanpa kepastian,” tuturnya.*