SATUMEDIA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare dalam periode 2025-2029.
Target tersebut akan dikejar melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang didukung Bank Dunia.
Program ini tidak hanya berorientasi pada perluasan pendaftaran tanah, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pembenahan administrasi pertanahan dan integrasi tata ruang.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, besarnya target yang ditetapkan membutuhkan dukungan dan komitmen kuat dari pemerintah serta seluruh lembaga yang terlibat.
Menurut Dalu, ILASPP merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun sistem pertanahan dan tata ruang yang lebih terintegrasi. Karena itu, pelaksanaannya perlu menghasilkan manfaat nyata, baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggaraan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Dalu dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Untuk mengejar target pendaftaran tanah hingga 2029, Kementerian ATR/BPN menempatkan integrasi data pertanahan dan tata ruang sebagai salah satu prioritas utama.
Modernisasi sistem informasi juga menjadi perhatian agar data yang dikelola berbagai instansi dapat saling terhubung. Dengan dukungan sistem tersebut, informasi yang tersedia diharapkan semakin akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pelaksanaan proyek ini melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalu menekankan bahwa pencapaian target ILASPP tidak hanya ditentukan oleh perencanaan program, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan operasional.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan proyek, memperkuat organisasi pelaksana, menyiapkan sumber daya manusia, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.
Koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berbagai kendala dapat ditangani tanpa menghambat pencapaian sasaran.
Kementerian ATR/BPN berharap ILASPP mampu menghasilkan perubahan yang lebih luas daripada sekadar pencapaian target pendaftaran tanah.
Melalui program ini, pembenahan administrasi pertanahan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat. Sementara itu, integrasi data pertanahan dan tata ruang diharapkan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Keterpaduan sistem tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong tata kelola pertanahan yang berkelanjutan. Informasi yang lebih terintegrasi juga diharapkan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengelolaan tanah.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN turut melibatkan Willem van der Muur, Land Tenure Specialist dari kelompok praktik global perkotaan, ketahanan, dan pertanahan Bank Dunia.
Hadir pula secara langsung maupun daring Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang ATR/BPN Virgo Eresta Jaya serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian tersebut.*
