SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar tidak selalu mengandalkan program baru untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Menurut Jeje, sejumlah persoalan justru membutuhkan pembenahan tata kelola, penguatan koordinasi, dan ketepatan dalam mengambil keputusan agar pelayanan publik berjalan lebih efektif.
“Tidak semua persoalan membutuhkan program baru. Sebagian justru memerlukan perbaikan tata kelola, penguatan koordinasi, dan keputusan yang tepat,” ujar Jeje saat melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Administrator di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Rabu (28/10/2026).
Pesan tersebut menjadi penekanan Jeje kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera memahami kondisi organisasi dan memastikan setiap program yang berjalan benar-benar memberikan hasil.
Tiga pejabat yang dilantik yakni Yoppie Indrawan Iskandar sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Intan Cahya Rachmat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta Asep Setiawan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Jeje meminta para pejabat tersebut tidak terburu-buru membuat program baru sebelum mengevaluasi efektivitas kegiatan yang sudah berjalan. Identifikasi persoalan dan penentuan prioritas dinilai penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur memperbaiki sistem kerja dan menyelesaikan persoalan secara konkret.
Selain menekankan efektivitas program, Jeje menyampaikan bahwa pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemkab Bandung Barat tetap menjadi prioritas. Namun, penempatan aparatur harus mempertimbangkan kompetensi, potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
“Pengisian jabatan bukan sekadar persoalan seberapa cepat sebuah posisi terisi, melainkan seberapa tepat kita menempatkan aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Pemkab Bandung Barat telah menerapkan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 729 Tahun 2026 tertanggal 22 Juni 2026. Sistem tersebut menjadi instrumen untuk mendukung pengelolaan karier ASN secara objektif, terukur, dan berbasis sistem merit.
Jeje memastikan penataan jabatan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Agenda berikutnya mencakup pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, serta pengukuhan pejabat seiring penyesuaian nomenklatur organisasi.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki tahapan, prioritas, dan jadwal pelaksanaan yang jelas dalam agenda penataan jabatan tersebut,” katanya.
Jeje juga mengingatkan pentingnya integritas dan disiplin dalam menjalankan tugas. Hal itu diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Nomor 3561 Tahun 2026 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Kebijakan Tanpa Toleransi (zero tolerance).
Melalui kebijakan tersebut, setiap dugaan pelanggaran disiplin harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tanpa pembiaran.
Para pimpinan perangkat daerah pun diminta memperkuat pembinaan, pengawasan, dan keteladanan agar pelaksanaan tugas berorientasi pada hasil yang terukur.
Jeje menegaskan, kinerja pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi secara berkala berdasarkan pencapaian target, kualitas pelaksanaan tugas, dan kontribusinya terhadap organisasi.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah. Karena itu, setiap pejabat harus memastikan kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan publik.
“Masyarakat menilai pemerintah dari kualitas pelayanan yang mereka terima dan persoalan yang berhasil kita selesaikan,” tandasnya.*
