SATUMEDIA.ID – Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail menegaskan, perluasan akses keuangan yang mudah dan inklusif menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Asep, upaya memperluas akses layanan keuangan perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok produktif dan rentan yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Komitmen tersebut disampaikan Asep saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Asep menghadiri kegiatan tersebut mewakili Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dihadiri pimpinan lembaga negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat siap memperkuat program TPAKD agar akses keuangan semakin terbuka dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudahan memperoleh layanan keuangan harus menjadi bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan mengembangkan UMKM,” ujar Asep yang dikutip dari akun Instagram @prokompimkbb, Jumat (23/10/2026).
Asep menilai, perluasan inklusi keuangan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar layanan keuangan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Bandung Barat berharap masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses layanan keuangan formal, termasuk dalam mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan demikian, percepatan akses keuangan tidak berhenti pada peningkatan angka inklusi, tetapi turut memberikan dampak terhadap kesejahteraan warga.
“Sinergi pemerintah daerah dengan OJK dan perbankan perlu terus diperkuat. Kami ingin perluasan akses keuangan benar-benar membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan,” kata Asep.
Presiden soroti peran TPAKD
Rakornas TPAKD 2026 dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, termasuk bagi masyarakat di wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam laporannya menyampaikan, sebanyak 552 TPAKD telah terbentuk di seluruh Indonesia.
Keberadaan tim tersebut turut mendukung pencapaian tingkat literasi keuangan nasional sebesar 69 persen dan inklusi keuangan yang telah melampaui 93 persen. Angka tersebut disebut telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.
Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah atas upaya memperluas akses keuangan yang dinilai memberikan manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
Bagi Pemkab Bandung Barat, penguatan TPAKD menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan kesempatan ekonomi. Pemerintah daerah berharap akses keuangan yang semakin luas dapat mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Bandung Barat.*
