Pembangunan KBB Disorot, Aktivis: Jangan Sampai Warga Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri

Pemerhati kebijakan publik Jawa Barat, Arie Somantri.(Istimewa).**

SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat dinilai telah menunjukkan berbagai upaya dalam membangun daerah. Namun, di tengah pembangunan yang terus berjalan, pemerintah daerah diminta memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk terlibat secara langsung.

Hal itu disampaikan aktivis muda sekaligus pemerhati kebijakan publik Jawa Barat, Arie Somantri. Ia mengapresiasi berbagai program pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Bandung Barat, tetapi berharap kebijakan pembangunan ke depan semakin berpihak kepada putra-putri daerah.

“Saya melihat Pemkab Bandung Barat telah bekerja keras membangun daerah ini. Banyak hal yang sudah berjalan. Namun, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dengan jujur dan terbuka, yakni mari kita libatkan putra-putri asli KBB untuk turut serta membangun daerahnya sendiri,” ujar Arie, Selasa (8/9/2026).

Menurut dia, masyarakat yang lahir dan tumbuh di Bandung Barat memiliki rasa memiliki terhadap daerah yang tidak dimiliki oleh pihak luar. Rasa tersebut, kata dia, dapat menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Arie menilai masih terdapat sejumlah peluang pembangunan dan ekonomi di Bandung Barat yang justru lebih banyak dinikmati pihak dari luar daerah. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat pengusaha, pekerja, maupun masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

“Berapa banyak pembangunan yang berjalan di KBB, tetapi yang mengerjakannya bukan warga kita? Saya tidak menolak orang dari luar daerah. Kita terbuka untuk bekerja sama. Tetapi jangan sampai KBB dibangun oleh orang luar, sementara anak-anak daerahnya sendiri hanya menjadi penonton,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha lokal, tenaga kerja lokal, serta berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

Keterlibatan tersebut, menurut Arie, tidak hanya sebatas sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi juga dimulai sejak proses perencanaan hingga pengawasan.

“Mereka harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan karena merekalah yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Selain persoalan keterlibatan masyarakat lokal, Arie juga meminta Pemkab Bandung Barat menyusun kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia mengingatkan agar setiap kebijakan dibuat secara tepat sasaran dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Jangan membuat kebijakan yang justru mengundang kontroversi dan bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan harus pro kepada masyarakat dan tepat sasaran,” kata Arie.

Eksekutif dan Legislatif Diminta Bersinergi

Arie juga menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

Menurut dia, keputusan yang diambil kedua lembaga tersebut akan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan sekaligus produktivitas dan kondusivitas daerah.

“Eksekutif dan legislatif sebagai penentu kebijakan harus dapat bekerja sama dengan baik. Kebijakan yang mereka lahirkan akan memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan, produktivitas, dan kondusivitas daerah,” tuturnya.

Ia menilai kondisi tersebut pada akhirnya akan berkaitan dengan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Bandung Barat.

Karena itu, Arie meminta berbagai persoalan yang telah terjadi di KBB dijadikan bahan evaluasi bersama oleh pemerintah daerah, DPRD, serta unsur masyarakat lainnya.

“Jadikan kejadian-kejadian yang telah terjadi di KBB sebagai bahan evaluasi bersama antara eksekutif, legislatif, dan unsur lainnya. Semua harus dimulai dari hati yang baik serta pikiran yang jernih,” katanya.

Arie berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat dapat semakin diperkuat untuk mewujudkan visi pembangunan Bandung Barat.

Menurut dia, pembangunan tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak proyek yang selesai, tetapi juga dari siapa yang mendapatkan manfaat dan sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan.

“Saya yakin, kalau yang membangun adalah orang-orang yang benar-benar memiliki KBB di hatinya, pembangunan akan lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih bermanfaat bagi masyarakatnya sendiri,” ujarnya.

“Karena pembangunan bukan sekadar pembangunan selesai, tetapi tentang siapa yang membangun dan untuk siapa pembangunan itu dilakukan,” kata Arie.*

Pos terkait