SATUMEDIA.ID – Sebanyak 380 personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyusul meningkatnya intensitas hujan yang disertai angin kencang.
Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gabungan Siaga Tanggap Bencana lintas instansi yang melibatkan unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait, Rabu (4/11/2026).
Apel ini menjadi langkah konsolidasi untuk memperkuat koordinasi menghadapi berbagai ancaman bencana selama musim hujan, mulai dari banjir, tanah longsor, pohon tumbang, angin puting beliung hingga kerusakan fasilitas umum.
Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto mengatakan, kesiapsiagaan seluruh unsur perlu diperkuat mengingat bencana sudah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kerusakan rumah warga akibat cuaca ekstrem di Padalarang.
“Apel ini harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh instansi memiliki kesiapan dan pola koordinasi yang sama. Penanganan bencana tidak boleh dilakukan secara terpisah karena masyarakat membutuhkan respons cepat dari semua unsur,” kata Endy seusai apel.
Sebanyak 380 personel gabungan telah disiapkan untuk menangani seluruh tahapan kebencanaan, baik sebelum bencana terjadi, ketika keadaan darurat berlangsung, maupun dalam proses pemulihan setelah kejadian.
Menurut Endy, kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan mengandalkan jumlah petugas dan kelengkapan peralatan.
“Yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental, kepedulian terhadap masyarakat, dan tanggung jawab setiap personel. Kehadiran petugas harus benar-benar memberikan perlindungan sekaligus rasa aman bagi warga,” ujarnya.
Dalam upaya pencegahan, jajaran Bhabinkamtibmas telah diterjunkan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor.
Namun, pemetaan daerah berisiko masih perlu diperbarui, terutama untuk mengidentifikasi kawasan rawan longsor, jalur aliran banjir, serta lokasi yang berpotensi terdampak angin puting beliung.
Endy mengakui, ancaman angin puting beliung memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena lokasi kemunculannya tidak mudah dipastikan.
Untuk mempercepat penanganan, tim gabungan juga merencanakan pembentukan posko bersama dan penentuan titik kumpul darurat. Lokasi posko nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik di Markas Polres Cimahi maupun langsung di kawasan terdampak.
“Posko bersama akan memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan ketika terjadi keadaan darurat. Penempatannya bisa disesuaikan dengan situasi, sehingga petugas dapat segera bergerak tanpa terkendala koordinasi,” tutur Endy.
Terkait pelaporan kejadian darurat, masyarakat dapat memanfaatkan layanan kepolisian melalui nomor 110. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada instansi terkait agar penanganannya melibatkan seluruh unsur penanggulangan bencana.
Polres Cimahi juga akan menyiapkan daftar nomor kontak resmi lintas instansi untuk memudahkan masyarakat memperoleh bantuan ketika terjadi keadaan darurat.
Endy meminta warga mulai meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali kondisi lingkungan tempat tinggal, termasuk saluran air yang tersumbat, pohon yang berisiko tumbang, serta tanda-tanda awal pergerakan tanah.
“Kami mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi di sekitarnya. Perhatikan apabila ada retakan tanah, saluran air yang tidak berfungsi, atau pohon yang terlihat rawan roboh. Hal-hal seperti ini perlu dikenali sebelum berkembang menjadi ancaman,” katanya.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat segera menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi bahaya. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara terpadu tanpa harus menunggu kondisi semakin memburuk.
Menurut Endy, koordinasi antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat menjadi kebutuhan penting karena aliran air dan pergerakan tanah tidak mengenal batas wilayah administrasi.
“Kerja sama kedua daerah sangat menentukan karena dampak bencana bisa melintasi batas pemerintahan. Jika setiap wilayah bergerak sendiri, perlindungan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan justru tidak akan maksimal,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengapresiasi pelaksanaan apel gabungan yang melibatkan Polres Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Kota Cimahi tersebut.
Jeje menilai mitigasi merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana karena dapat menekan risiko korban jiwa maupun kerugian material.
“Upaya mitigasi harus menjadi perhatian sejak awal. Tujuannya bukan hanya mengurangi dampak kerusakan, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat dan mencegah kerugian yang lebih besar ketika bencana terjadi,” kata Jeje.
Terlebih, sejumlah wilayah di Bandung Barat memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, dan angin kencang.
Dia berharap musim hujan kali ini tidak menimbulkan bencana. Meski demikian, seluruh pihak diminta tetap mempersiapkan langkah antisipasi karena waktu dan lokasi terjadinya bencana tidak dapat diprediksi secara pasti.
“Kita tentu berharap masyarakat Bandung Barat dan Cimahi bisa melewati musim hujan tanpa mengalami bencana. Namun, harapan tersebut harus dibarengi kesiapan karena potensi bencana bisa muncul sewaktu-waktu,” tuturnya.
Menurut Jeje, pemetaan kawasan rawan bencana dan kesepahaman antarlembaga harus menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi. Dengan koordinasi yang baik, upaya pencegahan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara terarah.
Pemkab Bandung Barat, lanjut dia, terus menjalin koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa.
Namun, pelaksanaan penanganan bencana juga menghadapi keterbatasan anggaran. Jeje menyebut alokasi dana melalui belanja tidak terduga (BTT) masih terbatas sehingga diperlukan koordinasi dan dukungan seluruh pihak.
“Koordinasi dengan berbagai lembaga dan jajaran kewilayahan terus kami lakukan. Memang, anggaran kebencanaan melalui BTT memiliki keterbatasan sehingga diperlukan perencanaan dan kerja sama agar langkah penanganan tetap bisa berjalan,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta masyarakat tidak menunggu bencana terjadi untuk mulai melakukan langkah pencegahan.
Dia menjelaskan, kondisi tanah setelah mengalami kemarau panjang dapat meningkatkan kerentanan terhadap longsor ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Perubahan kondisi tanah dan meningkatnya tekanan air di dalam tanah berpotensi memicu pergerakan tanah, khususnya di kawasan lereng.
“Setelah mengalami musim kemarau, kondisi tanah di sejumlah kawasan menjadi lebih rentan ketika kembali diguyur hujan. Karena itu, warga yang tinggal di lereng atau daerah rawan longsor harus lebih waspada terhadap perubahan kondisi tanah,” ujar Ngatiyana.
Selain longsor, persoalan saluran air yang dipenuhi sampah plastik, lumpur, dan material bangunan juga menjadi perhatian. Kondisi tersebut dapat menghambat aliran air sehingga hujan deras berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir dalam waktu singkat.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot Cimahi telah mengerahkan aparatur sipil negara (ASN), camat, lurah, BPBD, Kampung Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana, serta unsur masyarakat.
Mereka ditugaskan melakukan pemetaan titik rawan sekaligus membersihkan saluran drainase dan aliran sungai.
“Seluruh unsur sudah kami minta turun langsung ke lapangan. Pekerjaannya mencakup pendataan kawasan berisiko, pemeriksaan kondisi sungai, hingga membersihkan saluran air yang berpotensi menghambat aliran ketika hujan deras,” ungkapnya.
Ngatiyana menyebut, pemantauan potensi longsor diprioritaskan di wilayah utara Cimahi, terutama Kelurahan Citeureup dan Cireundeu. Kawasan Cibeber di wilayah selatan juga masuk dalam perhatian pemerintah daerah.
Adapun potensi banjir perlu diwaspadai masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Cimahi dan Sungai Cibodas. Kelancaran aliran kedua sungai tersebut sangat dipengaruhi kondisi saluran air dari kawasan hulu hingga hilir.
“Untuk ancaman longsor, perhatian kami tertuju pada kawasan Citeureup dan Cireundeu di Cimahi Utara serta Cibeber. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Cimahi dan Sungai Cibodas perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, petugas masih menghadapi kendala karena sejumlah saluran air berada di atas lahan milik pribadi. Kondisi itu membuat proses pembersihan membutuhkan persetujuan pemilik lahan.
Ngatiyana menekankan, keberhasilan mitigasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan petugas gabungan. Keterlibatan masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan, turut menentukan tingkat risiko bencana.
“Kami membutuhkan dukungan masyarakat karena kesiapan petugas saja tidak akan cukup. Warga harus ikut menjaga lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase serta rutin membersihkan saluran air di sekitar rumah,” katanya.
Selain itu, masyarakat perlu segera melaporkan indikasi pergerakan tanah, seperti munculnya retakan pada dinding rumah, pohon yang mulai miring, atau keluarnya air dari tebing kepada lurah maupun BPBD setempat.
Jika tanda-tanda longsor mulai terlihat, warga di kawasan tersebut diminta segera menyelamatkan diri menuju lokasi aman yang telah ditentukan kelurahan tanpa harus menunggu instruksi lebih lanjut.
“Apabila sudah terlihat tanda-tanda pergerakan tanah, jangan mengambil risiko dengan bertahan di rumah. Segera menuju tempat yang lebih aman dan informasikan kondisi tersebut kepada aparat setempat agar bantuan bisa segera diberikan,” tegasnya.
Ngatiyana berharap langkah pencegahan dilakukan secara konsisten sebelum intensitas hujan meningkat sepanjang November hingga Desember 2026.
Dia mengingatkan, kelalaian menjaga saluran air dan keterlambatan mengenali tanda awal bencana dapat memperbesar risiko yang sebenarnya masih bisa diminimalkan melalui kesiapsiagaan sejak dini.
“Jangan sampai upaya pemerintah menjadi tidak maksimal hanya karena masyarakat mengabaikan kebersihan lingkungan dan terlambat mengenali tanda bahaya. Pencegahan harus dimulai sekarang, sebelum hujan dengan intensitas tinggi semakin sering terjadi,” pungkasnya.*
