SATUMEDIA.ID – Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak terburu-buru menyikapi polemik pemasangan dan pelepasan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di ruang publik maupun kantor pemerintahan.
Ngatiyana menegaskan, Pemkot Cimahi akan mengedepankan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurut dia, setiap kebijakan terkait atribut kenegaraan harus memiliki dasar hukum yang jelas, bukan didasarkan pada asumsi atau perkembangan informasi yang belum terverifikasi.
“Seluruh kebijakan di lingkungan pemerintah daerah harus berjalan sesuai mekanisme dan jenjang kewenangan yang berlaku. Karena itu, kami tidak ingin mengambil keputusan sendiri tanpa landasan yang jelas,” ujar Ngatiyana, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, sikap tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas birokrasi sekaligus mencegah polemik berkembang menjadi kegaduhan di tingkat lokal.
Terkait keberadaan foto Wakil Presiden di kantor pemerintahan, Ngatiyana meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi mempertahankan kondisi yang ada saat ini.
Ia tidak ingin muncul tindakan sepihak berupa penurunan maupun penggantian foto sebelum terdapat ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
“Untuk sementara, seluruh atribut kenegaraan tetap dipertahankan seperti kondisi sekarang. Jangan sampai ada instansi yang mengambil inisiatif sendiri tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ngatiyana juga mengingatkan para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak mudah terpengaruh informasi simpang siur yang beredar di ruang publik maupun media sosial.
Ia memastikan Pemkot Cimahi akan menyesuaikan kebijakan apabila nantinya terdapat perubahan ketentuan dari pemerintah.
Menurut dia, keseragaman sikap dan koordinasi antarlembaga menjadi hal penting agar polemik tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.*
