SATUMEDIA.ID – Dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI hingga sejumlah tokoh publik mendapat perhatian Ombudsman Republik Indonesia. Persoalan ini dinilai tidak cukup diselesaikan dengan mengusut pihak yang terlibat, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem pengawasan agar penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terjadi.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, mengatakan dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, aktivis LSM, hingga pengusaha menyentuh persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara.
Selain berkaitan dengan aspek hukum, kasus tersebut juga berpotensi memengaruhi keamanan nasional, integritas institusi, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Syafrida menilai, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola penggunaan kewenangan, terutama terkait prosedur penyadapan dan mekanisme pengawasannya.
“Pengungkapan pelanggaran harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem. Jangan sampai proses hukum hanya menemukan pihak yang bertanggung jawab, tetapi celah yang memungkinkan pelanggaran tetap dibiarkan,” kata Syafrida di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).
Ia mengingatkan, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus berlandaskan hukum dan prinsip pelayanan publik yang baik.
Ombudsman memandang Polri wajib menjunjung legalitas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau kegagalan pengawasan, persoalan tersebut juga perlu diperiksa dari sisi maladministrasi.
Syafrida menegaskan, pengawasan terhadap aparat penegak hukum justru diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan profesionalitas institusi. Mekanisme kontrol tidak boleh dipersepsikan sebagai upaya melemahkan lembaga.
Oleh karena itu, Ombudsman mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal Polri. Evaluasi tersebut mencakup prosedur pemberian perintah penyadapan, pengendalian akses perangkat komunikasi dan data elektronik, serta kewajiban pencatatan dan pertanggungjawaban setiap tindakan aparat.
Tidak hanya itu, pengawasan eksternal juga dinilai perlu diperkuat agar prinsip checks and balances benar-benar berjalan. Dengan demikian, penggunaan kewenangan aparat tidak hanya diawasi oleh institusinya sendiri, tetapi juga melalui mekanisme independen yang transparan dan akuntabel.
Syafrida berharap dugaan penyadapan tersebut menjadi awal pembenahan kelembagaan, bukan sekadar perkara yang diselesaikan melalui proses hukum.
Ia menilai, evaluasi prosedur, perbaikan sistem, dan penguatan pengawasan harus diwujudkan dalam langkah nyata untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan.
Menurut Syafrida, negara yang kuat bukan negara yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada aparat, melainkan negara yang mampu memastikan setiap kewenangan dijalankan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.*
