SATUMEDIA.ID – Resistansi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) semakin menjadi perhatian dunia. Mikroorganisme yang kebal terhadap obat antimikroba berpotensi membuat pengobatan berbagai penyakit menjadi lebih sulit dan meningkatkan risiko kematian.
Pemerintah Indonesia pun memperkuat upaya pengendalian resistansi antimikroba dengan melibatkan berbagai sektor. Salah satu target yang ditetapkan adalah memastikan 80 persen rumah sakit di Indonesia menjalankan Program Pengendalian AMR pada 2029.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, AMR merupakan persoalan kesehatan yang berkembang secara perlahan, tetapi dampaknya dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan.
Ancaman tersebut tidak hanya ditemukan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Penggunaan antimikroba di sektor peternakan, pertanian, serta kondisi lingkungan juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan resistansi.
Menurut Dante, karakteristik AMR yang melintasi batas sektor dan negara membuat penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan langkah bersama yang berkesinambungan agar ancaman tersebut tidak semakin sulit dikendalikan.
Besarnya dampak AMR tercermin dalam data global pada 2021. Resistansi antimikroba tercatat secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian dan berhubungan dengan 4,71 juta kematian lainnya.
Risiko tersebut mengancam berbagai kelompok, mulai dari bayi baru lahir yang mengalami sepsis, ibu pascapersalinan, petani, hingga masyarakat lanjut usia.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menetapkan pengendalian AMR sebagai salah satu agenda pembangunan nasional melalui RPJMN 2025-2029.
Kementerian Kesehatan juga menyusun Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025-2029 sebagai pedoman pelaksanaan program di sektor kesehatan.
Dalam strategi tersebut, terdapat dua sasaran utama yang harus dicapai dalam tiga tahun mendatang.
Pertama, sebanyak 80 persen rumah sakit ditargetkan telah menerapkan Program Pengendalian AMR. Kedua, 60 persen rumah sakit pemerintah diharapkan memenuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris.
Dante menegaskan, keberhasilan program tersebut harus diukur dari hasil pelaksanaan, bukan sekadar banyaknya kebijakan yang disusun.
Dia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menunjukkan perkembangan konkret saat Indonesia memasuki evaluasi target pada 2029.
“Ketika kita kembali bertemu pada 2029, sudah semestinya ada capaian yang bisa dibuktikan. Bukan hanya rencana di atas kertas, tetapi hasil nyata dari upaya yang telah dilakukan,” ujar Dante dikutip dari laman Kemenkes, Kamis (12/11/2026).
Direktur ReAct Asia Pacific, Dr S.S. Lal, mengingatkan bahwa pekerjaan besar dalam pengendalian AMR saat ini adalah memastikan seluruh komitmen dapat diterapkan di lapangan.
Dia melihat masih ada ketidaksesuaian antara deklarasi yang telah disepakati dengan pelaksanaan di masing-masing negara.
Persoalan itu antara lain menyangkut keterkaitan antara perencanaan program dan ketersediaan anggaran, serta kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik dalam praktik pelayanan kesehatan.
Menurut Lal, penguatan kebijakan harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku dan peningkatan kualitas tata kelola penggunaan antibiotik.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus Konferensi Regional Asia Pasifik ketiga yang diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific pada 9-10 November 2026.
Sebanyak 90 delegasi dari 28 negara mengikuti forum tersebut untuk membahas tujuh agenda strategis pengendalian AMR.
Pembahasan mencakup percepatan implementasi Deklarasi Politik PBB 2024, perluasan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health yang mengintegrasikan sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Selain itu, para delegasi membahas antimicrobial stewardship atau tata kelola penggunaan antibiotik secara tepat dan bertanggung jawab.
Hasil konferensi akan dirangkum dalam dokumen Multi-Stakeholder Recommendations Brief. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan bersama untuk mengevaluasi perkembangan pengendalian AMR menjelang pertemuan PBB pada 2029.
Lal mengingatkan, mikroorganisme penyebab resistansi tidak akan berhenti berkembang hanya karena manusia belum mencapai kesepakatan.
Karena itu, koordinasi lintas negara dan lintas sektor harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Ancaman resistansi antimikroba tidak dibatasi oleh negara ataupun kewenangan kementerian. Mikroorganisme terus bergerak, sehingga jangan sampai upaya kita justru terhambat karena masing-masing pihak menunggu pihak lainnya,” tegasnya.*
