Pemkab Bandung Kumpulkan 841 Aparatur Desa, Bupati Beri Peringatan soal Korupsi

Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).(Dok.Diskominfo Kabupaten Bandung).**

SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya pengawasan pengelolaan keuangan desa sejak awal penyusunan program pembangunan.

Menurut dia, pencegahan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi harus dimulai dari tahap perencanaan.

Pesan tersebut disampaikan Dadang saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

Bupati yang akrab disapa KDS itu mengatakan, kepala desa beserta jajaran perangkatnya harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai aturan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan maupun kegiatan pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

KDS meminta kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memahami ketentuan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Dengan begitu, mereka dapat membedakan tindakan yang diperbolehkan dan hal-hal yang berpotensi masuk kategori pelanggaran.

“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegasnya.

Ia menyebut, salah satu upaya mencegah penyalahgunaan anggaran adalah memastikan perencanaan pembangunan disusun melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat.

Proses tersebut harus berjalan berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, pemerintah desa harus menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai acuan dalam menentukan program prioritas.

Setiap kegiatan, lanjut KDS, harus memiliki perencanaan yang terukur, mulai dari kebutuhan pembangunan, besaran anggaran, hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Perhitungan biaya juga wajib mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun.

KDS menilai, kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan menjadi perlindungan bagi aparatur desa dalam menjalankan program pembangunan.

“Kalau kepala desa, sekretaris desa, dan BPD sudah memahami apa yang akan dikerjakan, berapa kebutuhan biayanya, serta memastikan semuanya sesuai aturan, tidak ada alasan untuk takut. Yang tidak boleh dilakukan adalah menyimpang dari ketentuan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa proses perencanaan pemerintahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu, transparansi dan integritas harus menjadi prinsip dalam setiap tahapan penganggaran.

Untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan, KDS meminta Inspektorat Kabupaten Bandung meningkatkan intensitas pengawasan. Inspektorat diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif mendatangi desa apabila ditemukan informasi mengenai dugaan penyimpangan.

“Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Kepala desa jangan sungkan. Jika ada informasi mengenai persoalan di suatu desa, Inspektorat melalui Irban harus segera turun untuk melakukan pemeriksaan dan pembenahan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Supardian mengatakan, seminar tersebut merupakan bagian dari komitmen
pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Ada hal berbeda dalam pelaksanaan seminar tahun ini. Untuk pertama kalinya, DPMD melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai pemateri.

Keterlibatan lembaga dari luar pemerintahan tersebut diharapkan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai praktik antikorupsi, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Supardian mengatakan, aparatur desa perlu memahami bahwa integritas dan akuntabilitas tidak hanya dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap administrasi internal, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat.

“Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin menghadirkan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujarnya.

Di sisi lain, Supardian menyoroti pengurangan anggaran desa yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa lebih cermat dalam menentukan program yang akan dilaksanakan.

Ia meminta setiap desa mengutamakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, memiliki manfaat nyata, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, juga harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Seminar tersebut diikuti 841 peserta yang terdiri dari 31 camat, 270 kepala desa, 270 sekretaris desa, dan 270 ketua BPD se-Kabupaten Bandung.

Para peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan dan strategi pencegahan korupsi, penguatan integritas aparatur desa, pengelolaan keuangan dan aset desa secara transparan, serta keterlibatan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam membangun desa antikorupsi.

Kegiatan tersebut juga menyediakan sesi diskusi sebagai ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman sekaligus mengevaluasi praktik tata kelola pemerintahan desa.*

Pos terkait