SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta Inspektorat Kabupaten Bandung memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya anggaran pembangunan infrastruktur atau fisik.
Ia bahkan menginstruksikan agar pemeriksaan terhadap pembangunan fisik desa dilakukan minimal setiap tiga bulan sekali. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan anggaran sekaligus menghindarkan aparatur desa dari persoalan hukum.
Pesan itu disampaikan Dadang yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) saat menghadiri Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 135 sekretaris desa (sekdes) se-Kabupaten Bandung dan dihadiri Inspektur Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan.
Dalam arahannya, KDS mengingatkan seluruh aparatur desa agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Menurut dia, kepatuhan terhadap aturan harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Kunci utamanya adalah memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai aturan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan persoalan hukum ataupun temuan di kemudian hari,” kata KDS.
Ia menilai, sekretaris desa memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Tugas tersebut mencakup pengawalan perencanaan program, pengawasan pembangunan fisik, pemeriksaan kesesuaian volume pekerjaan dan spesifikasi teknis, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
KDS juga meminta pemerintah desa tidak menganggap pengawasan Inspektorat sebagai ancaman. Sebaliknya, pengawasan internal tersebut merupakan bagian dari pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
“Inspektorat hadir untuk mengawal pemerintahan desa, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Ini merupakan bentuk perhatian atau ‘kanyaah’ kepada pemerintah desa agar tidak terjerat persoalan hukum,” ujarnya.
KDS secara khusus menyoroti penanganan temuan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Ia meminta setiap kekurangan atau dugaan penyimpangan segera ditindaklanjuti tanpa menunggu persoalan semakin besar.
Karena itu, ia menginstruksikan Inspektorat melakukan pemeriksaan secara berkala. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah desa diminta segera menyelesaikannya, termasuk melalui pengembalian anggaran atau penyesuaian program berdasarkan kekurangan volume pekerjaan.
“Saya minta Inspektorat melakukan pemeriksaan minimal tiga bulan sekali. Kalau ada temuan, selesaikan saat itu juga. Bisa melalui pengembalian atau dialihkan ke program lain sesuai kekurangan volume yang ditemukan,” tutur KDS.
Ia mengingatkan, pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa tidak hanya dilakukan Inspektorat. Aparat penegak hukum (APH), seperti kejaksaan dan kepolisian, juga memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan anggaran desa.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berpotensi melakukan pemeriksaan, terutama terhadap program yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
KDS mengatakan, pemeriksaan Inspektorat pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan internal. Namun, jika persoalan tersebut sudah ditangani aparat penegak hukum, konsekuensinya bisa berkembang menjadi perkara hukum.
“Kalau diperiksa Inspektorat, sifatnya pembinaan. Jadi, harus bersyukur kalau masih diperiksa Inspektorat. Namun, kalau sudah diperiksa APH, persoalannya bisa berlanjut ke ranah hukum,” katanya.
Melalui sosialisasi tersebut, KDS berharap seluruh aparatur desa semakin profesional dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran pembangunan.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur desa harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak dijadikan celah untuk melakukan penyimpangan.
“Intinya, ikuti aturan dan jangan ada yang bermain-main. Niatkan semuanya sebagai ibadah karena seluruh program pembangunan infrastruktur desa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar KDS.*
