SATUMEDIA.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan langkah untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satunya dengan menambah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang akan ditempatkan hingga tingkat kabupaten dan kota.
Kebijakan ini disiapkan menyusul semakin banyaknya kasus penyelenggaraan haji dan umrah yang ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia. Kemenhaj menilai, keterbatasan tenaga penyidik di daerah perlu diatasi agar penanganan berbagai persoalan tidak hanya terpusat di pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PPHU) Harun Al Rasyid mengatakan, keberadaan PPNS di berbagai daerah akan menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan kasus.
“Kementerian Haji dan Umrah memerlukan PPNS, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menangani setiap kasus,” ujar Harun, dalam pernyataan resmi yang dikutip Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, ke depan penanganan perkara akan dibagi berdasarkan wilayah dan tingkat kompleksitasnya. Dengan cara ini, kantor wilayah maupun satuan kerja di daerah dapat mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan persoalan yang muncul.
“Kita akan berbagi penanganan kasus. Tidak hanya terpusat di pusat, tetapi juga akan kita delegasikan dan bagikan ke daerah. Besar harapan kami, ke depan hal ini bisa terlaksana,” katanya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Ditjen PPHU akan mengajukan penambahan tenaga penyidik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) PPNS.
Setelah mengikuti pelatihan, para penyidik tersebut direncanakan ditempatkan di kantor wilayah Kemenhaj serta satuan kerja di kabupaten dan kota.
Dalam skema yang disiapkan, penanganan kasus akan dimulai dari tingkat daerah. Perkara yang masih dapat dituntaskan di kabupaten atau kota akan diselesaikan pada tingkat tersebut.
Apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut, kasus dapat dilimpahkan ke Kantor Wilayah Kemenhaj di tingkat provinsi. Adapun persoalan yang memiliki kompleksitas tinggi dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat atau ditangani langsung oleh Ditjen PPHU.
Ditjen PPHU juga membuka kemungkinan pembagian penanganan perkara ke daerah lain apabila suatu wilayah menghadapi lonjakan jumlah kasus.
Melalui skema tersebut, Kemenhaj ingin membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang lebih terdistribusi. Penambahan PPNS di daerah diharapkan membuat penanganan kasus penyelenggaraan haji dan umrah lebih cepat, efektif, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia.*
