SATUMEDIA.ID – Beban pengeluaran perempuan untuk memenuhi kebutuhan menstruasi setiap bulan menjadi perhatian anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Ia mendorong pemerintah mengkaji pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya.
Netty berpandangan, produk menstruasi bukan sekadar barang konsumsi, melainkan kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi perempuan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang dapat membuat produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Perempuan tidak bisa memilih untuk mengalami atau menunda menstruasi. Pembalut merupakan kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan dan kebersihan selama menstruasi, sehingga pemerintah perlu mengkaji kemungkinan pembebasan PPN,” ujar Netty, dikutip dari laman DPR RI, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, harga produk sanitasi menstruasi dapat menjadi persoalan bagi perempuan dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Terlebih, kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara rutin setiap bulan.
Menurut Netty, jangan sampai keterbatasan daya beli membuat perempuan terpaksa mengurangi penggunaan produk sanitasi atau menggunakan produk yang tidak memenuhi standar kebersihan.
Untuk itu, ia meminta pemerintah membahas usulan tersebut secara lintas sektor dengan melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.
Netty menilai, kebijakan pembebasan PPN tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Pemerintah juga harus melihat manfaatnya bagi kesehatan masyarakat dan perlindungan hak-hak perempuan.
“Persoalan ini membutuhkan pembahasan bersama. Jangan sampai kebijakan hanya melihat sisi penerimaan negara, sementara kebutuhan kesehatan reproduksi dan kemampuan ekonomi perempuan justru terabaikan,” katanya.
Ia menambahkan, akses terhadap produk menstruasi yang aman dan higienis merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar perempuan.
Ketersediaan produk sanitasi dan fasilitas kebersihan menstruasi yang memadai juga penting untuk menjaga kesehatan reproduksi serta meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi perempuan dari kelompok ekonomi rentan.
Dengan demikian, Netty berharap pemerintah dapat menempatkan akses terhadap produk menstruasi sebagai bagian dari agenda perlindungan dan peningkatan kesejahteraan perempuan.*
