BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Bank Indonesia Perkuat Stabilitas Rupiah

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 17-18 November 2026.(Dok. Bank Indonesia).**

SATUMEDIA.ID – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Keputusan itu ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 17-18 November 2026.

Dalam siaran persnya,  selain BI-Rate, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

Bank sentral menyatakan, kenaikan suku bunga tersebut merupakan bagian dari langkah antisipatif untuk meredam tekanan terhadap rupiah sekaligus memastikan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam target 2,5 persen plus minus 1 persen.

Di sisi lain, BI tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor riil. Langkah ini dilakukan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk menopang aktivitas ekonomi melalui perluasan penggunaan pembayaran digital, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan keandalan infrastruktur pembayaran.

Bank Indonesia menilai kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian tinggi. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan ketidakstabilan politik di Eropa turut mendorong kenaikan harga minyak serta sejumlah komoditas dunia.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diperkirakan hanya mencapai 3,1 persen, sementara tekanan inflasi diproyeksikan berada di kisaran 4,6 persen.

Situasi tersebut membuat kebijakan moneter ketat di sejumlah negara diperkirakan berlanjut, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate (FFR).

Selain itu, imbal hasil obligasi Pemerintah AS atau US Treasury masih bertahan tinggi. Kondisi tersebut membuat investor global cenderung mengurangi penempatan dana di negara berkembang atau emerging markets.

Dampaknya, tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, masih berpotensi berlanjut.

Untuk merespons situasi tersebut, BI akan mengoptimalkan berbagai instrumen moneter, termasuk intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

BI juga memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui skema Cross Currency Repo (CCR). Skema ini memungkinkan perbankan memperoleh likuiditas rupiah dengan menjaminkan surat berharga dalam valuta asing berupa Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Pada 17 November 2026, rupiah tercatat berada di level Rp 18.245 per dollar AS. Posisi tersebut melemah 0,66 persen dibandingkan dengan akhir Oktober 2026.

Pelemahan dipengaruhi ketidakpastian global yang masih tinggi serta sentimen investor asing di pasar saham.

Untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik, BI juga memberikan sejumlah insentif bagi transaksi lindung nilai dan mempercepat pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing.

Sejak kebijakan tersebut diberlakukan pada Juni 2026, transaksi lindung nilai (hedging) di pasar domestik telah mencapai sekitar 14,10 miliar dollar AS hingga 17 November 2026.

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 146,8 miliar dollar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Di tengah tekanan ekonomi global, kinerja perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif.

Pada triwulan III 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan triwulan II 2026 yang tumbuh 5,29 persen.

Pertumbuhan terutama ditopang konsumsi domestik dan investasi. BI memperkirakan aktivitas ekonomi pada triwulan IV 2026 tetap terjaga seiring berlanjutnya stimulus fiskal Pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen.

Investasi swasta juga menunjukkan perkembangan positif. Hal itu tercermin dari kenaikan indeks aktivitas manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) dari 52,40 pada September menjadi 53,98 pada Oktober 2026.

Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 4,9-5,7 persen.

Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,28 persen.

Penurunan terutama dipengaruhi inflasi inti yang berada di level 2,56 persen. Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) tercatat 3,24 persen.

Sebaliknya, inflasi pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,81 persen akibat penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra yang terdampak gangguan cuaca.

Di sektor perbankan, penyaluran kredit pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, dan kredit konsumsi 4,73 persen.

Bank Indonesia juga mencatat insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diterima perbankan mencapai Rp 466,2 triliun hingga minggu pertama November 2026.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 345,2 triliun dialokasikan melalui skema financing channel, sedangkan Rp 121 triliun melalui program Pendalaman Pasar Uang (PPU).

BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 8-12 persen.

Ketahanan perbankan juga dinilai masih terjaga. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 24,30 persen pada September 2026. Sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.

Selain sektor perbankan, aktivitas ekonomi digital juga terus berkembang. Pada Oktober 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bahkan tumbuh 70,95 persen secara tahunan.

Jumlah pengguna QRIS telah mencapai 71,91 juta orang, sedangkan jumlah pedagang atau merchant tercatat sebanyak 51,31 juta.

Untuk memperluas ekosistem pembayaran digital, BI juga menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk uji coba QRIS Antarnegara untuk koridor Hong Kong pada minggu kedua Desember 2026.

Selain itu, penguatan fitur pembayaran daring (online payment) pada Kartu Kredit Indonesia (KKI) dijadwalkan mulai Januari 2027.

Bank Indonesia juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, memperkuat stabilitas keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.*

 

Pos terkait