SATUMEDIA.ID – Di layar kaca pada 12 November 2026, terlihat Gibran Rakabuming Raka mengenakan kemeja putih, jas hitam, dan dasi merah ketika menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
Penampilannya tersebut memunculkan beragam tafsir politik. Pengunduran diri Gibran dapat dibaca sebagai pesan politik yang lebih dalam. Menurut teori semiotika Roland Barthes, tanda tidak hanya memiliki makna harfiah, tetapi juga mengandung makna konotatif dan mitos yang terbentuk melalui kebudayaan masyarakat.
Tanda-tanda tersebut dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Dalam konteks tersebut, pakaian yang dikenakan Gibran ketika menyerahkan surat pengunduran diri dapat ditafsirkan sebagai sebuah pesan simbolis. Ketika kata-kata tidak lagi cukup dipercaya dan pidato dianggap bising, penampilan yang sederhana tetapi formal dapat menjadi bahasa tersendiri yang mengundang perhatian publik.
Jas hitam, misalnya, dapat ditafsirkan sebagai simbol berakhirnya sebuah babak. Warna hitam kerap diasosiasikan dengan kedukaan atau keseriusan. Dalam pembacaan simbolis, jas hitam dapat menggambarkan sosok yang menerima akhir sebuah perjalanan dengan sikap kesatria dan lapang dada.
Sementara itu, dasi merah dapat dimaknai sebagai simbol kesinambungan politik, bukan semata-mata pemutusan hubungan dengan masa lalu. Selama ini, Gibran kerap tampil dengan dasi berwarna biru muda dalam berbagai kesempatan resmi pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Perubahan menjadi dasi merah dapat mengundang tafsir mengenai hubungan politik dan kesinambungan kekuasaan.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta harus dimaknai sebagai berakhirnya perjalanan politik. Bisa jadi, keputusan tersebut merupakan jeda yang menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan.
Pengunduran diri Gibran selanjutnya memasuki tahapan konstitusional. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada lembaga tersebut.
Dengan demikian, keputusan Gibran tidak hanya mengubah suasana di lingkungan Istana Wakil Presiden, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan nasional. Bahkan, pengunduran diri Gibran memunculkan spekulasi bahwa ia akan menghimpun dukungan politik untuk menghadapi Pemilu 2029.
Sebelum memasuki pemerintahan pusat, Gibran lebih dahulu membangun karier politik di daerah. Ia mendaftar sebagai kader PDI Perjuangan pada 2019 untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. PDI Perjuangan kemudian mengusung Gibran sebagai calon wali kota, berpasangan dengan Teguh Prakosa.
Dalam pemilihan tersebut, pasangan ini meraih 86,53 persen suara atau 225.451 suara, mengalahkan pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Gibran dan Teguh dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada 26 Februari 2021.
Selama menjabat, Gibran mendapat sorotan melalui sejumlah kebijakan pemerintah kota, termasuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pembangunan daerah. Namun, masa jabatannya tidak berlangsung hingga akhir periode. Setelah terpilih sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota pada 16 Juli 2024. Teguh Prakosa kemudian menggantikannya.
Di luar berbagai persoalan turunan, seperti isu legitimasi politik maupun aspek hukum yang mengiringi polemik ini, satu hal yang paling dinantikan publik adalah bagaimana kelanjutan hubungan politik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo setelah pengunduran diri Gibran. Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden dinilai memiliki posisi strategis dalam kalkulasi politik nasional.
Tingkat pengenalan publik yang tinggi serta peluang dalam kontestasi politik mendatang membuatnya tetap menjadi figur yang diperhitungkan, sekaligus menghadapi berbagai kritik dan serangan politik.
Kekuatan seorang tokoh tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang sedang diemban, tetapi juga oleh daya tawarnya dalam perebutan kekuasaan berikutnya. Dalam konteks tersebut, Gibran memiliki sejumlah modal politik yang membuat posisinya tetap relevan. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran mempunyai tingkat pengenalan publik yang luas dan masih masuk dalam bursa kandidat potensial untuk kontestasi politik 2029.
Namun, posisi tersebut juga menempatkan Gibran di tengah berbagai polemik, mulai dari persoalan administrasi pendidikan, rivalitas politik, hingga perdebatan mengenai latar belakang keluarganya. Masalah Pendidikan SMA yang menjadi putusan MK dapat disiasati Gibran dengan mengambil paket C ( 6 semester atau tiga tahun).
Kemampuan berbahasa Inggris Gibran tidak diragukan lagi karena ia lulusan luar negeri sampai sarjana. Pengalaman Gibran sebagai Wapres mewakili pemerintah Indonesia saat di KTT G20 22 November 2025 ,hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, Wapres menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan akses pembiayaan global yang lebih adil bagi negara berkembang.
Dominasi percakapan tentang Gibran di media sosial memang tidak dapat langsung diartikan sebagai gambaran sikap mayoritas masyarakat. Karakter media sosial yang mengutamakan interaksi membuat konten kontroversial dan perdebatan politik lebih mudah memperoleh perhatian.
Di sisi lain, hasil sejumlah survei memperlihatkan bahwa berbagai polemik yang mengiringinya tidak serta-merta menghilangkan peluang politik Gibran. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 mencatat elektabilitas Gibran sebesar 8,4 persen dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama calon presiden.
Hasil tersebut menempatkannya di posisi keempat, setelah Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Angka tersebut menunjukkan bahwa Gibran masih memiliki daya tarik politik di tengah berbagai kritik yang diarahkan kepadanya.
Serangan yang dimaksudkan untuk menurunkan citra seorang figur, dalam situasi tertentu, justru dapat memperluas pengenalan publik terhadap tokoh tersebut. Namun, tingkat pengenalan publik tentu tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan elektoral. Dengan berbagai modal yang dimilikinya, Gibran diperkirakan masih akan menjadi bagian penting dalam kalkulasi elite politik nasional.
Bila kita menengok ke belakang, bagaimana Gibran membawa pengaruh dalam Pilpres 2024? Coba kita telusuri perjalanan politik Prabowo dalam beberapa kali kontestasi pemilihan presiden. Pada 2009, pasangan Megawati-Prabowo kalah. Pada 2014, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa kalah. Pada 2019, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno juga kalah.
Namun, pada 2024, pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan Pilpres. Pilpres 2024 diikuti oleh dua pasangan calon lainnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka meraih sekitar 96,2 juta suara atau 58,6 persen suara sah nasional.
Sementara itu, Anies-Muhaimin meraih sekitar 40,9 juta suara atau 24,9 persen dan Ganjar-Mahfud memperoleh sekitar 27 juta suara atau 16,5 persen. Prabowo-Gibran pun ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemenangan tersebut memperlihatkan besarnya dukungan elektoral terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
Namun, kemenangan itu tentu tidak semata-mata dikaitkan karena terdapat berbagai faktor politik, dukungan partai politik pengusung Capres , dan popularitas Prabowo. Namun sejujurnya Gibran adalah putra pertama Joko Widodo Presiden dua periode setidaknya banyak mempengaruhi pemilih saat itu. Gibran mempunyai daya tarik elektroral, jaringan relawan yang mumpuni dan tentunya popularitas Gibran sendiri.
Menarik pendapat dari Yakub F. Ismail di Mapikornews.com, dalam perjalanan demokrasi, tidak semua keputusan politik harus dilihat sebagai kemunduran, terlepas dari apakah keputusan tersebut selaras dengan harapan berbagai pihak atau tidak. Sebab, terkadang sebuah langkah mundur justru dapat menjadi bentuk kedewasaan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, jika dilihat dari pertimbangan rasional dan konstitusional, tidak serta-merta harus menjadi catatan buruk dalam sejarah politik nasional. Sebaliknya, keputusan tersebut dapat menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir dari estafet kepemimpinan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Gibran yang kini berusia 39 tahun (lahir 1 Oktober 1987) telah menghadirkan warna baru dalam perjalanan politik Indonesia. Kehadirannya membuktikan bahwa generasi muda memiliki kesempatan untuk mengambil peran besar dalam pemerintahan. Terlepas dari bagaimana perjalanan politiknya berakhir, optimisme dan keberanian generasi muda untuk memimpin bangsa merupakan semangat penting yang patut terus dirawat.
Gibran telah menorehkan catatan tersendiri dalam sejarah politik Indonesia. Ia merupakan Wakil Presiden termuda sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dalam konteks tersebut, usia muda maupun tua seharusnya tidak menjadi faktor penentu tunggal. Hal yang paling penting untuk dicermati adalah kompetensi, integritas, kematangan berpikir, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Sebab, kepemimpinan bukan hanya tentang bagaimana seseorang memperoleh jabatan, tetapi juga bagaimana ia menjalankan amanah, menghadapi ujian, dan mengambil keputusan ketika berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Dalam perjalanan tersebut, Gibran telah menjadi salah satu penanda bahwa anak muda Indonesia memiliki kesempatan yang terbuka untuk ikut menggerakkan roda sejarah bangsanya.
Mari kita tunggu Pilpres 2029.*
*Penulisan lulusan Fakultas Publisistik/Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung dan Program Magister Ekonomi Pembangunan FEB
Universitas Gajah Mada Yogyakarta
