SATUMEDIA.ID – Hingar bingar pemilihan presiden (pilpres) usai sudah , suka atau tidak suka presiden dan wakil presiden kita mulai saat ini adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.
Masih ingat janji kampanye mereka antara lain makan siang gratis untuk siswa sekolah, SD, SMP, SMA dan pesantren, pemeriksaan kesehatan gratis, menaikkan gaji ASN ,TNI, Polri dan pejabat negara, melanjutkan program dana desa, BLT dan rumah murah, melanjutkan program kartu kesejahteraan, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah unggul terintegrasi, mendirikan badan penerimaan negara, menjanjikan pertumbuhan ekonomi tembus 8 %; membangun 300 fakultas kedokteran dan beasiswa bagi 20 ribu pelajar dan mengembangkan hilirisasi.
Itulah janji kampanye Prabowo Gibran yang akan kita lihat pada 100 hari kerja kabinet merah putih. Seusai Prabowo Gibran dilantik menjadi Presiden RI perlu dicermati pidato Presiden Prabowo yang berjanji akan mengurangi angka korupsi dengan perbaikan sistem dengan cara digitalisasi dan penegakan hukum yang tegas.
Selain korupsi, Prabowo juga menyoal swasembada pangan yang harus segera dilakukan dan diyakini bisa dicapai paling lambat 5 tahun sejak kepemimpinannya. Dengan nada tinggi Prabowo berujar bahwa bahwa pekerjaan itu bukan untuk diri sendiri tetapi untuk rakyat.
Susunan kabinet merah putih memang tidak main-main, ada 136 pejabat yang dilantik meliputi Menko, Menteri teknis , wakil Menteri teknis, utusan khusus Presiden, staf Khusus Presiden dan ketua MA. Menteri yang dilantik adalah sebanyak 48 orang (7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis), kepala lembaga 5 orang. Sementara itu, untuk wakil menteri teknis yang dilantik ada sebanyak 56 orang.
Juga melantik 1 Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Utusan Khusus Presiden, hingga Staf Khusus Presiden. Walaupun disebut kabinet gemuk sepanjang sejarah berdiri republik ini, Prabowo tidak bergeming dan berkilah karena negara Indonesia negara besar yang luasnya setara dengan Eropa.
Gemuknya kabinet merah putih berdampak pada anggaran gaji serta tunjangan Menteri dan Wakil Menteri diprediksi mencapai Rp 777 miliar per tahun.
Seperti dituturkan peneliti Celtos, Hanif Imaduddin gaji menteri itu lebih besar dibandingkan menteri era Jokowi yang hanya Rp 387,6 miliar per tahun. Supaya fair mari kita bandingkan jumlah menteri di Amerika Serikat yang memiliki populasi 346 juta hanya memiliki 15 kementerian. Sementara China dengan pupulasi lebih 1,4 miliar penduduknya hanya memiliki 21 kementerian.
Bandingkan dengan kabinet merah putih yang mengurusi penduduk Indonesia 283 juta orang diurus oleh 48 menteri ( termasuk menko).Terlepas alasan Prabowo Gibran tentang jumlah menteri dengan asumsi negara Indonesia negara besar namun masyarakat mengetahui bahwa jabatan strategis di pemerintahan termasuk menteri cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik bukan meritokrasi.
Padahal dilain tempat proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat, tetapi jabatan Menteri tidak mengikuti prinsip yang sama.Karena diklaim sebagai kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi. Sepertinya Prabowo Gibran berusaha mengakomodasi berbagai pihak dalam kabinetnya. Memang tantangan yang mengemuka adalah bagaimana Prabowo Gibran melakukan koordinasi dan kolaborasi.
Belum hilang dari eforia kabinet merah putih muncul blunder atau kontroversial tiga menteri yakni tiga kejadian yang minimal mencederai bagaimana koordinasi dan kolaborasi mulai terganggu oleh menteri kabinet merah putih. Kejadian pertama dan sempat viral Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membuat surat undangan kepada sejumlah elemen masyarakat untuk menghadiri haul ke-2 almarhumah Haji Biasmawati Binti Baddin, Hari Santri, dan Tasyakuran di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Jalan Raya Palima Cinangka, Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang digelar pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 08.00-12.00 WIB menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan ditandatangani atas nama Yandri selaku Menteri Desa dan Daerah Tertinggal.
Apapun alasannya hal itu tidak etis dan sama dengan tidak mengindahkan pidato Presiden Prabowo agar para Menteri jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Walaupun hal itu sudah diralat dan minta maaf namun sudah kadung menjadi rahasia umum.
Kejadian kedua menimpa Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran jumbo tambahan kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun, padahal sebaiknya permintaan tersebut dikoordinasikan di internal pemerintahan terlebih dahulu. Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya. Ini menunjukan Menteri HAM kurang pengalaman dalam menyusun anggaran termasuk tidak peka dengan pidato Presiden Prabowo soal mengedepankan penyusunan anggaran lebih banyak untuk rakyat dan koordinasi dengan Menteri terkait .
Usulan anggaran dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun sempat viral dan menimbulkan kontroversial. Kejadian ketiga tatkala statemen Menko Yusril iza Mahendra yang mengklaim bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat dan pernyataan kontroversial ini memantik keberatan dari keluarga korban peristiwa 1998 dan para pendukung HAM.
Mengacu pada UU HAM Pasal 104 ayat (1) UU HAM mendefinisikan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi .
Sebagai contoh kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan massa, demonstrasi anti-pemerintah, dan pembangkangan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998. Peristiwa ini terutama terjadi di kota Medan, Jakarta, Bandung dan Surakarta, dengan insiden-insiden kecil di wilayah lain di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal.
Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia, namun sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di antara para penjarah.
Diperkirakan lebih dari seribu orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Sedikitnya 168 kasus pemerkosaan dilaporkan, dan kerusakan material bernilai lebih dari Rp3,1 triliun (US$260 juta). Pada tahun 2010, proses hukum atas kerusuhan tersebut terhenti dan belum selesai. Jadi bila Menko mengatakan peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat lalu bagaimana dia harus berempati dengan keluarga korban kerusuhan Mei 1998 ?.
Berbarengan dengan blunder tiga Menteri kabinet merah putih sepertinya Presiden Prabowo Subianto gercep atau bergerak cepat untuk mengumpulkan para pembantu presiden di AKMIL bertujuan untuk membangun kerja sama yang solid di antara mereka. Mengutip dari berbagai sumber, tanggal 24 Oktober 2024 berangkat ke Magelang menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Setibanya di lokasi, mereka tidak menginap di hotel, tetapi tidur di tenda yang telah disiapkan di kawasan AKMIL dan mengenakan seragam lapangan loreng.
Di sana Presiden Prabowo akan memperdalam Program, Rencana, dan Target para menteri kabinet Merah Putih . Para pejabat juga akan tidur di tenda-tenda yang telah didirikan di lokasi. Kehadiran peserta kesana dengan memakai seragam tersebut tidak hanya memberikan kesan disiplin, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kekompakan dan memastikan badan tetap hangat di tengah udara sejuk Magelang.
Meski suasana militer terasa kental, Presiden Prabowo sudah menekankan kepada para menterinya agar tidak khawatir akan kesan militerisme yang berat karena hanya menjalani serangkaian kegiatan yang mencakup olahraga pagi, upacara, dan pembekalan program kerja.
Salah satu agenda penting adalah pembekalan program kerja prioritas, di mana setiap kementerian akan memaparkan rencana kerja mereka. Selain paparan program kerja, ada pula agenda team-building yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
Peserta juga menyaksikan parade para taruna dari tiga matra TNI akan menampilkan berbagai persenjataan yang mereka miliki. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana rekreasi sekaligus pengenalan terhadap dunia militer bagi para peserta pembekalan. Ini tidak hanya dirancang untuk membekali para pejabat dengan materi teknis, tetapi juga untuk memperkuat semangat kebersamaan dan rasa cinta Tanah Air.
Ini dilakukan untuk menertibkan para menteri yang membuat kebijakan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri dan membuat pernyataan yang keliru. Oleh karena itu, perlu diluruskan menteri-menteri yang salah jalan itu, yang tidak on the track itu. Selama retreat (menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari) yang berakhir tanggal 27 Oktober 2024, para menteri mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari senam pagi, latihan baris-berbaris, hingga pembekalan materi.
Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga untuk mempererat hubungan antar sesama anggota kabinet serta menanamkan semangat kebersamaan dan disiplin.
Semua tahapan sudah dilalui para Menteri kabinet merah putih termasuk pembekalan dan retreat di AKMIL Magelang sudah usai, sekarang saatnya rakyat Indonesia menantikan kinerja para Menteri dalam waktu 100 hari ke depan ?
*Penulis Dede Supriatna alumni Tahassush Kulliyatil Muballighin Assyakur Angkatan 31/2023 dan lulusan Magister Ekonomi Pembangunan FEB UGM
