SATUMEDIA.ID – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengawasi pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menitikberatkan pemeriksaan pada 10 indikator. Pengawasan tersebut menyasar Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan berjalan sesuai ketentuan hukum serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari kewenangan lembaganya dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
Hal itu disampaikan Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Radian, Program KDKMP yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dengan dasar tersebut, Ombudsman menjadikan program KDKMP sebagai objek Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019.
“Pengawasan ini sudah kami mulai sejak Mei 2026. Kami ingin memastikan program yang menjangkau desa dan kelurahan di seluruh Indonesia tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat luas,” kata Radian.
Dalam investigasi tersebut, Ombudsman mengidentifikasi 10 aspek yang menjadi fokus pemeriksaan.
Kesepuluh indikator itu mencakup model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan manajemen digital, sosialisasi secara masif, serta monitoring dan evaluasi.
Selain itu, pemeriksaan juga meliputi proses serah terima gerai, kesesuaian lokasi pembangunan gerai, hingga kelengkapan perizinan dan kelayakan bangunan.
Ombudsman turut memanfaatkan dashboard pada laman rms.kdkmpindonesia.co.id untuk memetakan perkembangan pembentukan koperasi, termasuk jumlah koperasi yang telah terbentuk.
Proses pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan. Di antaranya memeriksa 13 dokumen berupa peraturan dan perjanjian, menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Koperasi, hingga meminta keterangan dari sejumlah pemerintah daerah.
Daerah yang dimintai keterangan meliputi Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual.
Ombudsman juga meminta klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap 14 gerai koperasi di enam wilayah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.
Kementerian Koperasi dan Agrinas jadi sasaran pemeriksaan
Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman menitikberatkan perhatian pada pemenuhan sejumlah mandat yang tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025.
Aspek yang diperiksa antara lain penyusunan model bisnis dan modul pembentukan koperasi, pendataan koperasi, pendampingan serta pelatihan SDM, pengembangan manajemen
digital, sosialisasi program, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) difokuskan pada dua persoalan utama.
Pertama, kepastian status lahan atau lokasi pembangunan gerai koperasi, termasuk pemenuhan prinsip clean and clear.
Kedua, kepatuhan terhadap prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai KDKMP.
Radian menyampaikan, Ombudsman akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) pada pekan depan.
Selain melakukan pengawasan, Ombudsman mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program KDKMP.
Masyarakat yang mengalami kendala diminta terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait.
Jika pengaduan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang semestinya, masyarakat dapat meneruskannya kepada Ombudsman RI, baik melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.
Ombudsman berharap hasil pengawasan ini dapat menjadi bahan perbaikan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
“Kami ingin program ini terus dibenahi agar koperasi di desa dan kelurahan tidak sekadar terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Radian.*




