SATUMEDIA.ID – Pemerintah menjadikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu strategi utama untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus memangkas panjangnya rantai distribusi kebutuhan pokok. Presiden Prabowo Subianto menilai keberadaan koperasi tersebut akan membuat sistem distribusi lebih efisien, sehingga manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan petani dan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prabowo, melalui KDMP pemerintah untuk pertama kalinya memiliki jalur distribusi yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga desa. Sistem tersebut dinilai mampu memperkuat kendali negara terhadap rantai pasok sekaligus mencegah praktik penimbunan barang maupun kelangkaan kebutuhan pokok.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan memiliki rantai pasok dan jaringan distribusi dari pusat sampai desa. Dengan begitu, kita tidak bisa di-blackmail, tidak ada lagi permainan yang menyebabkan barang menjadi langka atau ditimbun saat kondisi kritis,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan, hasil kajian pemerintah menunjukkan rantai distribusi yang terlalu panjang selama ini membuat keuntungan terbesar justru dinikmati para perantara, bukan petani maupun konsumen.
Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan Kementerian Pertanian, keuntungan yang diperoleh pihak perantara diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen dari nilai perdagangan bahan pokok. Nilainya bahkan disebut mencapai sekitar Rp313 triliun.
Akibatnya, petani hanya memperoleh sekitar 30 persen dari nilai ekonomi yang dihasilkan, sementara konsumen juga hanya menikmati porsi yang sama. Sisanya dinikmati oleh para pelaku di tengah rantai distribusi.
Prabowo optimistis kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui KDMP. Menurutnya, koperasi hanya membutuhkan margin sekitar 5 hingga 10 persen agar tetap beroperasi dengan baik. Dengan demikian, sebagian besar keuntungan dapat kembali kepada petani dan konsumen.
“Koperasi cukup mengambil margin sekitar 5 persen. Sisanya bisa dinikmati petani dan masyarakat. Ini menjadi fondasi keamanan ekonomi jangka panjang,” kata Prabowo.
Selain membangun sistem distribusi yang lebih efisien, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh program yang berpihak kepada masyarakat dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik penyelewengan.
Prabowo memastikan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pihak mana pun jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kita tidak akan pilih kasih, tidak akan tebang pilih, dan tidak akan ragu bertindak terhadap setiap bentuk penyelewengan,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah telah berada di jalur yang tepat. Menurut dia, kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, disertai tata kelola yang baik, akan menghasilkan manfaat nyata sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
“Kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, dan benar-benar mengabdi kepada rakyat, hasilnya akan nyata. Dunia pun mulai mengakui,” ujar Prabowo.*
