SATUMEDIA.ID – Kesibukan bekerja, usia yang tak lagi muda, hingga tanggung jawab keluarga kerap menjadi penghalang seseorang untuk melanjutkan pendidikan. Namun, kondisi tersebut bukan berarti kesempatan belajar harus berakhir.
Melalui jalur pendidikan nonformal, warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan sekolah formal.
Kesempatan itu difasilitasi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
Fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan jalur pendidikan ini. Bahkan, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kesetaraan di KBB dibagi menjadi tiga gelombang untuk menyesuaikan aktivitas peserta didik yang sebagian besar telah bekerja.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat, Imam Santoso Mulyo Raharjo mengatakan, pengaturan waktu tersebut merupakan upaya agar masyarakat tetap bisa mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.
Menurut dia, peserta pendidikan kesetaraan memiliki latar belakang dan rentang usia yang beragam. Tidak sedikit di antaranya sudah berkeluarga, bekerja, bahkan berusia mendekati 50 tahun.
“Peserta pendidikan kesetaraan ini memiliki kondisi yang beragam. Ada yang sudah berkeluarga, memiliki pekerjaan tetap, bahkan usianya mendekati 50 tahun. Namun, mereka tetap berusaha menyelesaikan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk belajar tidak dibatasi oleh umur,” ujar Imam,
didampingi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal (PAUD dan Pendidikan Nonformal / PAUDNI) Disdik KBB Makhatir Muhammad, Senin (16/11/2026).
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pendidikan tidak hanya dimiliki anak-anak dan remaja. Masyarakat dewasa pun membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki kualifikasi pendidikan demi membuka peluang kehidupan yang lebih baik.
Imam menilai, semangat peserta yang kembali menempuh pendidikan patut menjadi perhatian. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan waktu dan usia bukan alasan untuk berhenti belajar.
“Keikutsertaan mereka bukan hanya untuk mendapatkan selembar ijazah. Ada semangat untuk memperbaiki masa depan sekaligus memberikan contoh kepada generasi muda bahwa belajar bisa dilakukan kapan saja,” katanya.
Di tingkat daerah, keberadaan PKBM juga memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di KBB. Jalur nonformal memungkinkan masyarakat yang tidak terjangkau sistem pendidikan formal tetap mendapatkan layanan pendidikan.
Selain menekan angka ATS, program kesetaraan turut mendukung peningkatan angka harapan lama sekolah yang menjadi salah satu sasaran pembangunan pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“PKBM menjadi bagian penting dalam menjangkau masyarakat yang belum terakomodasi pendidikan formal. Semakin luas akses pendidikan kesetaraan, semakin besar pula peluang kita mengurangi jumlah anak dan warga yang tidak bersekolah,” ungkapnya.
Kendati demikian, penyelenggaraan pendidikan nonformal masih menghadapi tantangan. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan sarana dan prasarana PKBM.
Imam mengungkapkan, pengelolaan lembaga pendidikan nonformal selama ini masih banyak bertumpu pada kemampuan masing-masing penyelenggara. Kebutuhan operasional dan fasilitas harus dipenuhi secara mandiri, termasuk melalui kontribusi peserta didik.
“Berbeda dengan sekolah formal, PKBM memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi. Banyak kebutuhan operasional dan fasilitas yang harus dipenuhi melalui pengelolaan lembaga, termasuk kontribusi dari peserta didik,” jelasnya.
Adapun bantuan dari pemerintah daerah memang tersedia setiap tahun. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan lembaga PKBM yang jumlahnya tersebar di berbagai wilayah KBB.
Di luar persoalan fasilitas, pemerintah memastikan tidak ada perbedaan kedudukan ijazah antara pendidikan kesetaraan dan sekolah formal.
Lulusan Paket A memperoleh ijazah setara SD, Paket B setara SMP, sedangkan Paket C setara SMA atau SMK. Dengan demikian, lulusan PKBM mempunyai hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Bahkan, ijazah Paket C dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan mengikuti berbagai seleksi pekerjaan dan jabatan publik, termasuk menjadi anggota legislatif.
Menurut Imam, pengakuan tersebut seharusnya menjadi modal bagi masyarakat untuk tidak ragu memilih pendidikan nonformal. Sebab, jalur pendidikan melalui PKBM bukan sekadar alternatif bagi mereka yang putus sekolah, melainkan kesempatan untuk kembali membangun masa depan melalui pendidikan.
“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengakuan ijazahnya. Lulusan Paket C tetap bisa melanjutkan kuliah, melamar pekerjaan, maupun mengikuti persyaratan untuk menduduki jabatan publik, termasuk menjadi anggota legislatif,” tutur Imam.*
