SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang bertonase besar di kawasan Bundaran Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan sekaligus menekan risiko kecelakaan akibat kendaraan berat yang tidak mematuhi aturan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi bersama Polres Cimahi, Garnisun, dan Kodim menggelar operasi gabungan untuk menertibkan kendaraan angkutan barang yang melintas di kawasan tersebut.
Dalam operasi itu, petugas menyasar tiga jenis pelanggaran utama, yakni kendaraan berat yang melanggar jam operasional, kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau over dimension over loading (ODOL), serta ketidaklengkapan dokumen kendaraan dan pengemudi.
Kepala Dishub Kota Cimahi Endang mengatakan, penertiban tersebut merupakan upaya bersama untuk mengendalikan persoalan lalu lintas di Bundaran Leuwigajah yang selama ini menjadi salah satu titik rawan kemacetan.
Menurut Endang, pengawasan perlu diperkuat karena pelanggaran kendaraan bertonase besar di kawasan itu berdampak langsung terhadap kelancaran mobilitas masyarakat.
“Pengaturan waktu operasional angkutan berat menjadi salah satu hal yang harus dipatuhi. Pembatasan ini diberlakukan agar kendaraan besar tidak menambah kepadatan ketika masyarakat sedang beraktivitas pada jam-jam sibuk,” ujar Endang, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, kendaraan berat tidak diperbolehkan melintasi kawasan tersebut pada pukul 06.00-09.00 WIB dan 16.00-18.00 WIB.
Pembatasan pada pagi hari diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan saat masyarakat berangkat bekerja dan bersekolah. Sementara itu, larangan pada sore hari bertujuan mengurangi penumpukan kendaraan ketika aktivitas masyarakat mulai berakhir.
Selain mengawasi kepatuhan terhadap jam operasional, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan spesifikasi kendaraan untuk mengidentifikasi pelanggaran ODOL.
Endang menuturkan, kendaraan yang membawa muatan melampaui kapasitas atau mengalami perubahan dimensi berisiko membahayakan pengguna jalan lainnya.
“Persoalan ODOL tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Beban berlebih dan ukuran kendaraan yang tidak sesuai standar dapat memengaruhi kestabilan saat berkendara serta meningkatkan potensi kecelakaan,” katanya.
Petugas juga memeriksa dokumen kendaraan dan pengemudi untuk memastikan seluruh angkutan barang yang beroperasi memenuhi persyaratan hukum.
Pemeriksaan mencakup bukti kepemilikan kendaraan, dokumen uji kelayakan kendaraan, serta kelengkapan administrasi pengemudi.
Endang menegaskan, kendaraan yang kedapatan melanggar ketentuan tidak akan dibiarkan beroperasi tanpa konsekuensi hukum.
Penindakan dilakukan sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat berlanjut hingga proses persidangan.
“Setiap temuan pelanggaran akan ditindak berdasarkan aturan yang berlaku. Kami ingin memastikan penertiban ini memberikan konsekuensi nyata sehingga pelanggaran serupa tidak terus berulang,” ucapnya.
Dia pun meminta perusahaan angkutan barang dan para pengemudi truk lebih disiplin dalam menjalankan kegiatan operasional.
Menurut Endang, kepatuhan terhadap batas muatan, dimensi kendaraan, jadwal melintas, serta kelengkapan dokumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha transportasi.
Melalui operasi gabungan tersebut, Pemkot Cimahi berharap arus lalu lintas di kawasan Bundaran Leuwigajah semakin terkendali. Selain mengurangi kemacetan, penertiban juga diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan berat.*




