SATUMEDIA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi melayangkan somasi kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Somasi ditandatangani Ketua DPD PAN KBB Asep Bayu Rohendi dan Wakil Sekretaris DPD PAN KBB Sukiman Abu Bakar.
Diketahui, pada Pilkada KBB 2024 lalu, Jeje Ritchie Ismail maju sebagai calon bupati dari PAN. Sebelumnya, mantan penabuh drum grup band Govinda ini, juga maju sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jabar II (Kabupaten Bandung dan KBB) pada Pileg 2024 namun tak lolos ke Senayan.
Namun belum 100 hari masa kerjanya, adik ipar Raffi Ahmad ini justru dihantam badai politik. Ironisnya, PAN yang memberikan jalan Jeje untuk menjadi bupati malah melayangkan somasi.
Dalam somasinya, Bupati Jeje dituntut
segera mencairkan dana pembinaan atau bantuan partai politik (parpol) kepada PAN KBB.
Tuntutan lainnya segera membuka ruang komunikasi khusus dengan DPD PAN KBB untuk menyelesaikan polemik tersebut. Jika Somasi ini tidak dipenuhi maka kader PAN akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bandung Barat untuk menarik dukungannya.
Sikap diam Bupati Jeje Ritchie Ismail atas somasi PAN, disayangkan salah satu tokoh pendiri KBB, Yacob Anwar Lewi. Menurutnya, Jeje selaku kepala pemerintahan di Bandung Barat harus segera mengambil sikap yang bijaksana untuk mengatasi permasalahan internal partai,
“Dirasakan oleh kami bahwa dengan diamnya pak Bupati Jeje ini akan berdampak buruk pada jalannya pemerintahan. Pak Jeje punya visi misi bagus ingin mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang Amanah dengan jargonnya Berjamaah, bagaimana mungkin visi misi tersebut akan berjalan sesuai rencana apabila pemerintahan sekarang berseteru dgn partai pengusungnya,” tutur Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) ini.
“Ini baru mau memasuki 100 hari kerja, masa mau disuguhi keributan di internal partai pengusungnya. Kami harap pak Jeje bisa secepatnya memberikan solusi yang tepat untuk meredakan gejolak ini,” sambung Yacob.
Ia khawatir polemik ini pada ujungnya berpengaruh pada pelayanan masyarakat KBB maupun pembangunan di KBB.
“Kami memaklumi bahwa sekarang sedang disibukkan pemeriksaan BPK dan pembahasan RPJMD. Tapi semua itu harus ambeuk parama Arta, yaitu mendahulukan yang penting di antara yang penting,” pungkasnya.*
