SATUMEDIA.ID – Pelantikan dan pengambilan sumpah 4 pejabat untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, menuai banyak pertanyaan.
Tanda tanya besar terkait dengan hanya 4 pejabat yang dilantik. Padahal, mengacu pada seleksi terbuka atau open bidding yang dilakukan Pemkab Bandung Barat ada 5 jabatan.
Bahkan, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan tiga besar untuk lima jabatan, yaitu Kepala Dispernakan, BKPSDM, Dinas Kesbangpol, Dinsos, dan DP2KBP3A.
Namun, dalam pelantikan yang dilaksanakan Jumat (16/5/2025), hanya 4 jabatan yang diisi. Keempat pejabat yang dilantik adalah Wiwin Aprianti sebagai Kepala Dispernakan, Rega Wiguna sebagai Kepala BKPSDM, Idad Sadudin menjabat Kepala Dinsos, dan Weda Wadiman Kepala Badan Kesbangpol.Sementara jabatan Kepala DP2KBP3A sengaja tak diisi.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan bagian dari dinamika dan proses penyegaran organisasi perangkat daerah.
“Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas,” kata Bupati Jeje dalam sambutannya.
Menurutnya, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilantik telah melalui tahapan seleksi terbuka yang ketat dan sesuai peraturan perundangan, dan akuntabel.
“Perlu saya tegaskan kembali, bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan amanah. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Jeje berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan sepenuh hati, berpihak kepada kepentingan publik, dan selalu berorientasi pada solusi serta inovasi,” tuturnya.
Ia pun menegaskan, pejabat yang baru dilantik jangan terjebak pada rutinitas seremonial semata. “Masyarakat kita butuh bukti nyata, bukan simbol semata. Saya ingin para pejabat yang baru dilantik dapat memperbanyak program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, harus mampu menjawab persoalan riil di lapangan , dan memberikan dampak yang kongkrit. Kegiatan yang digagas harus membawa perubahan meskipun kecil, asal memberi manfaat.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang dirasakan,” tandasnya.*
