SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melakukan efisiensi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PAPBD) tahun 2025.
Kebijakan efisiensi anggaran disampaikan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail pada Rapat Paripurna DPRD KBB dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat Paripurna DPRD KBB, Jumat (15/8/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD KBB
H. Muhammad Mahdi. Hadir pula Wakil Ketua Dadan Supardan, Wakil Ketua Hj. Pipih Supriati, dan Wakil Ketua Asep Dedi, serta anggota DPRD KBB. Selain itu, Wakil Bupati Asep Ismail, Sekda Ade Zakir, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Jeje menyebut efisien mengacu pada
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
“Efisiensi dengan mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Seperti mengurangi perjalanan dinas, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion,” papar Jeje.
Jeje menyebut, hasil dari efisiensi belanja tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Diantaranya peningkatan alokasi bidang kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi,
Selanjutnya stabilitas harga makanan, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, dan penyediaan cadangan pangan.
Ia menjelaskan dalam penyusunan rancangan P-APBD KBB tahun 2025 yaitu pertama dalam rangka peningkatan pendapatan, pemerintah daerah akan terus berupaya keras menggali sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan melalui upaya yang realistis.
“Baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan transfer pusat antar daerah agar kapasitas fiskal daerah lebih kuat dan mandiri dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah,” jelasnya.
Kedua, terus berupaya meningkatkan kualitas belanja daerah yang lebih produktif dan efektif, lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat, serta peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka membuka akses perekonomian masyarakat dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.
“Ketiga, dari sisi pembiayaan daerah, dilakukan melalui penyesuian perhitungan yang lebih terukur terhadap penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) tahun 2024,” tandasnya.*
