SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa rencana kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2025 resmi dibatalkan.
Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam selama beberapa minggu terakhir, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jeje menjelaskan, kebijakan terkait penetapan penghasilan dan tunjangan DPRD memang rutin dibahas setiap tahun. Namun, untuk tahun 2025, pemerintah daerah menilai perlunya evaluasi agar anggaran lebih berpihak kepada kepentingan publik.
“Setelah melalui pembahasan dan kajian, saya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD. Sampai hari ini kebijakan tersebut belum dijalankan, dan saya pastikan tidak akan diberlakukan,” tegas Jeje, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, prinsip utama dalam pengelolaan APBD adalah memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Karena itu, Pemkab Bandung Barat akan lebih memfokuskan anggaran pada program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat nyata. Fokus kami adalah memastikan setiap anggaran kembali kepada masyarakat,” pungkasnya.*
