SATUMEDIA.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran masyarakat Kota Cimahi untuk belanja aneka barang dan jasa pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tercatat, pada tahun 2024 pengeluaran untuk barang dan jasa mencapai Rp494.170 per kapita per bulan. Menurun tipis sebesar 0,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menggantungkan pasar utamanya pada segmen tersebut.
Meski begitu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Cimahi masih berada di peringkat kelima tertinggi di Jawa Barat dan ke-23 secara nasional dalam hal pengeluaran untuk barang dan jasa. Di tingkat Pulau Jawa, Cimahi menempati posisi ke-13.
Secara total, pengeluaran masyarakat Cimahi mencapai Rp1.179.925 per kapita per bulan, dengan rincian Rp618.368 untuk makanan dan Rp561.557 untuk non-makanan. Namun, pertumbuhan total pengeluaran tersebut hanya naik 1,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penurunan ini terutama terjadi pada kelompok 40 persen rumah tangga menengah ke bawah,” jelas Statistisi Ahli Madya BPS, Dewi Mulyahati, belum lama ini.
Menurut Dewi, kelompok menengah ke bawah kini lebih banyak mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, terutama makanan, dibandingkan untuk barang dan jasa.
“Bisa saja karena tekanan harga bahan makanan. Jadi bukan karena turunnya minat terhadap barang dan jasa, melainkan karena prioritasnya bergeser,” tambahnya.
Tren fluktuatif memang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022, pengeluaran untuk barang dan jasa naik signifikan 35,2 persen, namun hanya tumbuh 1,5 persen di 2023, lalu justru turun 0,9 persen pada 2024. Puncaknya terjadi pada 2023, mencapai Rp498.504 per kapita per bulan.
Fenomena ini menjadi sinyal bagi pelaku UMKM untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka. Dewi menilai bahwa sektor makanan masih relatif aman karena menjadi kebutuhan utama masyarakat bawah, namun sektor non-makanan berpotensi melemah.
“Kalau pangsa pasarnya masyarakat bawah dan produknya non-makanan, mungkin akan sedikit goyah. Tapi kalau UMKM-nya bergerak di sektor makanan, justru masih aman,” jelasnya.
Untuk itu, Dewi menyarankan agar UMKM di Cimahi lebih adaptif dan memahami perubahan perilaku konsumen.
“UMKM perlu memetakan pangsa pasar, apakah sasarannya menengah ke atas, menengah, atau bawah. Kemudian perkuat pemasaran digital karena konsumen kini semakin melek teknologi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai UMKM Cimahi sudah cukup baik dalam pengemasan produk, tetapi masih perlu terus meningkatkan kualitas dan inovasi agar mampu bersaing.
Jika dibandingkan dengan kota lain di Jawa Barat, pengeluaran masyarakat Cimahi untuk barang dan jasa tergolong moderat. Kota Bekasi tercatat tertinggi dengan Rp808.107, disusul Kota Bogor sebesar Rp734.573, dan Kota Depok Rp722.426.
Sebaliknya, Kabupaten Cirebon mencatat lonjakan terbesar hingga 87,4 persen menjadi Rp460.232.
“Cimahi bisa belajar dari daerah lain yang punya karakter mirip, seperti Kota Bandung. Tapi tentu tidak semua harus ditiru, lebih baik melihat potensi lokal dan memperkuat sektor yang memang menjadi keunggulan Cimahi,” pungkas Dewi.*
