SATUMEDIA.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, BNPB memantau langsung progres pembangunan huntara serta kesiapan lokasi huntap. Salah satunya dilakukan melalui peninjauan rumah contoh yang dibangun di Desa Sibalanga.
“Rumah contoh ini menjadi acuan teknis pembangunan hunian yang aman, layak, dan tahan terhadap risiko bencana, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait standar bangunan yang akan diterapkan,” ujar Abdul Muhari dalam keterangan resmi, Minggu (21/12/2025).
Pemantauan tersebut juga dibarengi dengan sosialisasi langsung kepada warga. BNPB mendampingi pelaksanaan sosialisasi program huntap dan huntara kepada calon penerima bantuan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, hingga peran aktif masyarakat dalam mendukung proses pemulihan.
Sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang, pemerintah telah memetakan kebutuhan pembangunan bagi 5.974 rumah rusak berat akibat bencana. Pembangunan hunian sementara sebanyak 2.524 unit saat ini memasuki tahap identifikasi lahan di sejumlah wilayah, seperti Tapanuli Tengah dan Langkat.
Sementara itu, khusus di Kabupaten Tapanuli Utara, agenda peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan hunian dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada Minggu (21/12/2025).
Sejalan dengan percepatan fisik pembangunan, BNPB juga menitikberatkan penguatan data dan administrasi. Proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan terus dilakukan agar pembangunan huntap tepat sasaran dan dapat segera direalisasikan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Di sisi lain, BNPB masih mengintensifkan penanganan darurat banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara. Hingga Jumat (19/12), tercatat sebanyak 369 orang meninggal dunia, sementara 71 lainnya masih dalam pencarian. Operasi SAR difokuskan pada empat sektor utama yang dinilai krusial.
Upaya penanganan bencana juga dibarengi dengan pemulihan infrastruktur di 12 kabupaten/kota terdampak. Sebanyak 362 titik gangguan infrastruktur telah teridentifikasi dan ditangani secara bertahap, meski sejumlah jalur utama, seperti Tarutung–Sibolga dan Sibolga–Batangtoru, masih membutuhkan penanganan intensif.
Selain itu, BNPB mempercepat distribusi bantuan logistik. Hingga Jumat (19/12), total bantuan yang telah disalurkan mencapai 9,69 ton, meliputi kebutuhan pangan, sanitasi, serta peralatan evakuasi. Seluruh rumah sakit dan puskesmas di Sumatera Utara juga dipastikan beroperasi penuh untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat terdampak.
Ke depan, BNPB menegaskan pembangunan huntap akan dilakukan dengan pendekatan holistik, tidak hanya berorientasi pada percepatan fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, keberlanjutan lingkungan, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan hunian ini diharapkan tidak hanya menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga rasa aman dan harapan baru bagi warga untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik,” kata Abdul Muhari.*
