SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail resmi menunjuk R. Eriska Hendrayana sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, di Lantai 2 Gedung Sekretariat Daerah KBB, Kamis (21/5/2026).
Penunjukan penjabat sekda dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal selama Sekda definitif, Ade Zakir, menjalani cuti besar untuk menunaikan ibadah haji.
Dalam pelantikan tersebut, Bupati Jeje menegaskan bahwa pengangkatan Penjabat Sekda merupakan langkah administratif yang wajib ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, keberadaan Penjabat Sekda penting untuk menjaga stabilitas birokrasi, koordinasi perangkat daerah, hingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Setiap pekerjaan ASN harus terukur, setiap capaian harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap pelayanan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Jeje dalam arahannya.
Ade Zakir diketahui menjalani cuti besar berdasarkan Surat Nomor 800.1.11.6/1445/BKPSDM tertanggal 5 Mei 2026. Masa cuti berlangsung mulai 7 Mei hingga 16 Juni 2026.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, kepala daerah wajib menunjuk Penjabat Sekda apabila Sekda definitif tidak dapat menjalankan tugas karena cuti.
Sebelum pelantikan dilakukan, Pemkab Bandung Barat terlebih dahulu mengusulkan nama R. Eriska Hendrayana kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memberikan persetujuan melalui surat Nomor 3995/KPG.07/BKD tertanggal 11 Mei 2026.
Jeje berharap Penjabat Sekda yang baru dilantik mampu menjaga ritme kerja birokrasi serta memastikan seluruh program pemerintahan tetap berjalan efektif selama masa transisi sementara tersebut.
Pemkab Bandung Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola aparatur sipil negara berbasis merit sistem guna meningkatkan profesionalisme birokrasi dan kualitas pelayanan publik di daerah.*
