SATUMEDIA.ID – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung terus dikembangkan sebagai pusat pelayanan publik terpadu yang tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi, tetapi juga menjadi gerbang investasi bagi para pelaku usaha di Kabupaten Bandung.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, Ben Indra Agusta, mengatakan seluruh layanan perizinan dan pelayanan berusaha dipusatkan di MPP untuk menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maupun investor.
“MPP bukan hanya tempat mengurus administrasi, tetapi juga menjadi gerbang investasi karena layanan perizinan dan pelayanan berusaha tersedia dalam satu lokasi sehingga masyarakat maupun pelaku usaha memperoleh kemudahan, kepastian, dan kecepatan pelayanan,” ujar Ben.
Menurut dia, tingginya jumlah pengguna layanan menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang terintegrasi.
Berdasarkan rekapitulasi DPMPTSP, sepanjang Desember 2025 MPP Kabupaten Bandung melayani 12.110 pemohon. Disdukcapil menjadi tenant dengan jumlah layanan terbanyak, yakni 4.441 pemohon. Posisi berikutnya ditempati KPP Pratama Soreang dengan 3.751 pemohon, layanan SIM Polresta Soreang sebanyak 1.135 pemohon, BPJS Kesehatan 768 pemohon, dan DPMPTSP Kabupaten Bandung sebanyak 496 pemohon.
Ben menilai capaian tersebut menunjukkan layanan perizinan melalui MPP semakin dimanfaatkan masyarakat dan pelaku usaha.
“Layanan perizinan dan investasi di MPP semakin dimanfaatkan masyarakat maupun pelaku usaha, sehingga MPP kini menjadi salah satu pintu utama dalam memperoleh perizinan di Kabupaten Bandung,” katanya.
Memasuki 2026, tren pelayanan di MPP tetap tinggi. Disdukcapil masih menjadi tenant dengan pengguna layanan terbanyak, yakni 4.805 orang. Selanjutnya layanan SIM Polresta Soreang sebanyak 1.201 pengguna, KPP Pratama Soreang 682 pengguna, BPJS Kesehatan 645 pengguna, dan DPMPTSP Kabupaten Bandung 328 pengguna.
Ia menjelaskan, dominasi layanan administrasi kependudukan menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar. Sementara itu, layanan perizinan tetap menjadi sektor strategis karena berkaitan langsung dengan iklim investasi daerah.
“Fokus kami bukan semata jumlah pemohon, melainkan memastikan pelayanan perizinan berjalan cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun investor,” ujar Ben.
Menurut Ben, keberhasilan pelayanan tidak semata diukur dari banyaknya pemohon, tetapi juga dari kecepatan, transparansi, dan kepastian dalam penerbitan perizinan.
“Semakin baik kualitas pelayanan perizinan, semakin besar pula kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung,” tambahnya.
Untuk memperkuat fungsi tersebut, DPMPTSP terus melakukan digitalisasi layanan, menyederhanakan proses bisnis, serta mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan di MPP. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha sekaligus memperkuat daya saing investasi Kabupaten Bandung.
Ben menegaskan, MPP akan terus dikembangkan sebagai wajah pelayanan publik yang mampu memberikan layanan prima sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi.
“Kami akan terus meningkatkan kualitas layanan agar MPP tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah,” pungkas Ben.*
