SATUMEDIA.ID – Musim kemarau mulai memicu kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pemerintah daerah mencatat sedikitnya lima kecamatan terdampak akibat mulai mengeringnya sumber air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, wilayah yang terdampak kekeringan meliputi Kecamatan Cipongkor, Sindangkerta, Cihampelas, Cikalongwetan, dan Cipatat.
“Hasil pemantauan kami menunjukkan saat ini ada lima kecamatan yang mulai terdampak kekeringan, yakni Cipongkor, Sindangkerta, Cihampelas, Cikalongwetan, dan Cipatat. Di beberapa desa, sumber air bersih mulai mengering sehingga pasokan air bagi masyarakat semakin terbatas,” kata Jeje dikutip dari akun Instagram @ritchieismail, Jumat (24/7/2026).
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Bandung Barat menetapkan status siaga darurat kekeringan yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Menurut Jeje, keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan analisis potensi dan risiko bencana di wilayah Bandung Barat.
“Penetapan status siaga darurat ini merupakan langkah antisipasi agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat dalam menghadapi musim kemarau. Bandung Barat memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana kekeringan, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Sejauh ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB telah mendistribusikan 10.000 liter air bersih ke empat titik terdampak. Satu titik berada di Kecamatan Cipatat, sedangkan tiga titik lainnya berada di Kecamatan Cikalongwetan. Bantuan tersebut telah menjangkau sekitar 164 kepala keluarga.
Untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemkab Bandung Barat menyiapkan tiga langkah utama, yakni memastikan distribusi air bersih, mempercepat pembangunan sumber air baru, serta membuka layanan darurat air bersih.
“Kami telah menyiagakan enam unit mobil tangki air yang siap didistribusikan ke wilayah terdampak. Armada ini berasal dari BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pemadam Kebakaran agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat,” kata Jeje.
Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan sumber air baru melalui pengeboran sumur bor dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selama Juli 2026, sebanyak 48 titik sumur bor ditargetkan dibangun di sejumlah desa yang rawan mengalami kekeringan.
“Selama bulan Juli kami mempercepat pembangunan 48 titik sumur bor di berbagai desa. Kami juga menyiapkan tandon air sebagai cadangan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi,” ucapnya.
Jeje menambahkan, pemerintah daerah juga membuka layanan darurat air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
“Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat segera melapor melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun BPBD. Kami ingin setiap laporan bisa segera ditindaklanjuti sehingga kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama musim kemarau,” tutur Jeje.*
