SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan program pelatihan empat bahasa asing bagi masyarakat desa yang berminat bekerja di luar negeri. Program yang dijadwalkan mulai November 2026 ini mencakup bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab.
Pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan komunikasi calon pekerja migran sekaligus membekali mereka agar lebih siap menghadapi lingkungan kerja di negara tujuan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah akan melibatkan pemerintah kecamatan untuk menentukan desa yang menjadi lokasi pelatihan.
Setiap camat diminta menunjuk empat desa di wilayahnya untuk mengikuti program tersebut. Dengan skema ini, pelatihan diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke tingkat desa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar mengatakan, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu bekal penting bagi calon pekerja migran. Selain kendala komunikasi, minimnya pemahaman mengenai prosedur bekerja di luar negeri juga berpotensi menimbulkan persoalan.
“Banyak calon pekerja migran berasal dari desa. Karena itu, mereka perlu dipersiapkan sejak awal, mulai dari kemampuan berbahasa hingga pemahaman prosedur bekerja di negara tujuan agar tidak mengalami kesulitan ketika sudah berada di luar negeri,” ujar Kim dalam siaran pers dikutip dari Humas Pemprov Jabar, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Kim, tenaga pengajar akan direkrut dari kalangan guru SMA dan SMK di Indramayu maupun instruktur mandiri yang memiliki kemampuan bahasa asing.
Pelatihan direncanakan berlangsung selama sekitar enam bulan. Setiap desa juga akan mendapatkan kuota peserta hingga puluhan orang.
Berbeda dengan pelatihan yang terpusat di satu lokasi, kegiatan ini akan dilaksanakan langsung di desa masing-masing. Skema tersebut diharapkan memudahkan warga untuk mengikuti pelatihan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Melalui program ini, Pemprov Jabar berupaya meningkatkan kesiapan masyarakat desa yang ingin bekerja di luar negeri, terutama dalam menghadapi hambatan bahasa dan memahami prosedur penempatan pekerja migran.*
