Dedi Mulyadi Ubah Skema Pengumuman Upah Minimum Jabar, Ini Urutannya

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di PT Kwangduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, RW 04/06 Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).(Istimewa).**

SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan mekanisme baru dalam pengumuman upah minimum 2027. Tidak lagi disampaikan secara bersamaan, penetapan upah kini dilakukan secara bertahap, dimulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan sebesar Rp 3 juta.

Besaran UMP tersebut meningkat Rp 682.399 atau setara 29,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan ini menjadi kabar baik bagi pekerja yang mengharapkan peningkatan kesejahteraan. Namun, kebijakan tersebut juga menyisakan tantangan bagi dunia usaha, khususnya industri padat karya yang beroperasi di daerah dengan tingkat upah relatif rendah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perubahan mekanisme pengumuman tersebut merupakan kebijakan baru yang mulai diterapkan pada tahun ini.

Menurutnya, pemerintah tidak lagi mengumumkan seluruh komponen upah minimum dalam satu waktu seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya.

“Mulai tahun ini, pengumuman upah minimum di Jawa Barat memiliki pola berbeda. Pemerintah akan menyampaikannya secara berurutan, bukan sekaligus seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar di PT Kwangduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, RW 04/06 Cikalong, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).

Dedi menjelaskan, pada mekanisme sebelumnya, pemerintah mengumumkan UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), upah minimum sektoral provinsi, hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota secara bersamaan.

Kini, tahapan tersebut diubah dengan urutan pengumuman UMP terlebih dahulu, dilanjutkan upah minimum sektoral provinsi, kemudian UMK, dan terakhir upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Urutannya sekarang dimulai dari UMP Jawa Barat, dilanjutkan upah minimum sektoral tingkat provinsi. Setelah itu baru UMK masing-masing daerah dan ditutup dengan upah minimum sektoral kabupaten/kota,” katanya.

Ia menegaskan, UMP memiliki kedudukan sebagai batas paling rendah dalam struktur pengupahan yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat.

Karena itu, penentuan besaran upah tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan kondisi ekonomi dan kemampuan industri di setiap daerah.

“UMP ini menjadi standar paling bawah yang menjadi acuan pengupahan di seluruh Jawa Barat. Artinya, tidak boleh ada penetapan upah yang berada di bawah batas minimum tersebut,” tutur Dedi.

Ia mengakui, Jawa Barat memiliki karakteristik pengupahan yang berbeda-beda. Bahkan, beberapa kabupaten dan kota di provinsi tersebut masuk dalam kelompok daerah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia.

“Kalau melihat peta pengupahan, Jawa Barat memiliki rentang yang cukup jauh. Ada daerah dengan UMK sangat tinggi, tetapi ada pula wilayah yang tingkat upahnya masih relatif rendah,” ujarnya.

Dedi memaparkan, kesenjangan upah terlihat jelas antara daerah yang menjadi pusat industri besar dengan wilayah yang memiliki karakteristik perekonomian berbeda.

Kota Bekasi menjadi salah satu daerah dengan tingkat upah tertinggi, yakni sekitar Rp 5,9 juta atau mendekati Rp 6 juta.

Setelah itu, terdapat Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang juga dikenal sebagai kawasan industri utama di Jawa Barat.

“Wilayah Bekasi dan Karawang memiliki tingkat upah yang tinggi karena perkembangan kawasan industrinya. Kota Bekasi bahkan sudah berada di kisaran Rp 5,9 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, kondisi berbeda terlihat di sejumlah daerah lainnya. Kota Banjar memiliki tingkat upah sekitar Rp 2,33 juta, sedangkan Kabupaten Pangandaran berada di kisaran Rp 2,3 juta.

Kabupaten Kuningan mencatatkan upah sekitar Rp 2,4 juta lebih. Adapun Sumedang dan Majalengka berada di kisaran Rp 2,6 juta.Sementara Indramayu dan Kabupaten Cirebon memiliki tingkat upah sekitar Rp 2,7 juta.

Perbedaan tersebut memperlihatkan tantangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan di Jawa Barat. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri, terutama sektor padat karya yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda di setiap wilayah.*

Pos terkait