SATUMEDIA.ID – Pemerintah menyiapkan strategi fiskal untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kondisi keuangan negara tetap sehat.
Rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto mengatakan, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari tekanan pengeluaran energi.
Namun, menurut dia, upaya menjaga harga BBM perlu disertai perhitungan fiskal yang cermat agar kebijakan tersebut dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan anggaran negara.
Seto mengatakan, DEN telah menyampaikan hasil kajian mengenai kebijakan BBM kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
“Langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi sudah tepat, terutama untuk mempertahankan daya beli masyarakat saat ini,” ujar Seto dikutip dari laman Setpres, Rabu (21/10/2026).
Selain mengevaluasi kebijakan harga BBM, DEN turut membahas sejumlah alternatif strategi fiskal yang dapat dijalankan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan dukungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga agar harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam membiayai subsidi.
Seto menjelaskan, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk merumuskan skema pembiayaan yang mampu mendukung kebijakan energi sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.
Menurut dia, pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan masyarakat dalam memperoleh energi dengan kebutuhan menjaga stabilitas anggaran.
DEN pun mendiskusikan sejumlah opsi yang dapat ditempuh pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan Danantara untuk mencapai tujuan tersebut.
Tak hanya berfokus pada kebijakan hingga akhir tahun, DEN juga mendorong pembenahan sistem subsidi energi dalam jangka panjang.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah meningkatkan ketepatan penyaluran subsidi agar anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Perbaikan mekanisme subsidi dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap daya beli masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.
Seto mengatakan, DEN turut menyampaikan sejumlah usulan perbaikan jangka panjang kepada Presiden agar penyaluran subsidi energi semakin tepat sasaran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kebijakan harga energi, dan kesehatan keuangan negara.*
