SATUMEDIA.ID – Universitas Gadjah Mada (UGM) menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswanya yang diamankan polisi setelah aksi demonstrasi pada 10 November 2026 berujung ricuh di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kawasan Malioboro.
Sedikitnya 154 orang diamankan aparat kepolisian menyusul kericuhan tersebut. Beberapa di antaranya diketahui merupakan mahasiswa UGM.
Menanggapi peristiwa itu, UGM menyatakan tengah melakukan pendataan dan penelusuran terhadap mahasiswa yang diduga terdampak, termasuk memastikan keberadaan serta kondisi mereka setelah diamankan aparat.
Rektor UGM Ova Emilia mengatakan, pihak universitas juga telah menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan hak-hak mahasiswa tetap terlindungi.
UGM menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan apabila terdapat mahasiswa yang ditangkap atau diamankan dalam aksi tersebut. Salah satunya dengan menyediakan pendampingan hukum serta berkoordinasi dengan pihak berwenang.
“Universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mahasiswa, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang,” demikian pernyataan resmi UGM yang disampaikan pada Rabu (11/11/2026).
Dalam pernyataannya, UGM juga menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM menilai kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga.
Namun, universitas mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan demonstrasi tidak boleh diwarnai tindakan kekerasan.
UGM menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika. Kampus juga meminta agar setiap tindakan pengamanan oleh aparat dilakukan sesuai ketentuan hukum dengan mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menurut UGM, keberadaan kampus tidak hanya sebatas tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, tetapi juga harus menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik.
Komitmen terhadap demokrasi, lanjut universitas, tidak cukup hanya dengan mengakui kebebasan berpendapat. Perlindungan terhadap warga yang menggunakan hak tersebut juga harus menjadi bagian dari praktik demokrasi.
UGM memastikan akan terus mengambil langkah untuk melindungi mahasiswanya sekaligus mengawal pemenuhan hak-hak mereka dalam proses penanganan perkara tersebut.*
