SATUMEDIA.ID – Di tengah memanasnya konflik Iran–Israel dan polemik Agreement on Reciprocal Trade (ART), langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) memantik sorotan tajam.
Dua Guru Besar Universitas Gadjah Mada menilai keputusan tersebut bukan sekadar langkah diplomatik, melainkan kebijakan strategis yang berdampak luas, baik pada reputasi politik luar negeri maupun ketahanan ekonomi nasional.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Prof. Dafri Agussalim, menilai momentum bergabungnya Indonesia ke BOP beriringan dengan serangan Israel telah memunculkan tafsir keberpihakan di mata dunia.
“Masuk perangkap Trump dan Israel melalui keanggotaan kita di BOP itu. Begitu kita masuk, tiba-tiba Israel menyerang. Itu tamparan keras bagi politik luar negeri kita,” ujar Prof Dafri dikutip dari laman UGM, Kamis (5/3/2026).
Menurut Dafri, persepsi internasional terhadap Indonesia dapat berubah ketika keputusan politik diambil di tengah situasi konflik terbuka. Ia mengingatkan, posisi Indonesia sebagai negara non-blok selama ini menjadi fondasi kredibilitas dalam percaturan global.
Dalam teori resolusi konflik, kata dia, mediator harus dipandang netral dan memiliki reputasi kuat agar dipercaya kedua pihak. Ketika jarak itu kabur, kredibilitas ikut dipertanyakan.
“Setidaknya kita sudah meninggalkan posisi dasar kita sebagai negara non-alignment,” tegasnya.
Dafri juga menyoroti proses pengambilan kebijakan luar negeri yang dinilai terlalu terpusat. Ia menyebut keputusan strategis cenderung bertumpu pada presiden sebagai aktor dominan, sementara pelibatan kementerian dan kajian akademik belum optimal.
Menurutnya, kebijakan luar negeri semestinya melalui kajian komprehensif dan berbasis data. Pendekatan evidence-based policy menjadi kunci agar keputusan tidak bersifat intuitif semata.
“Saya berkali-kali menyampaikan pentingnya evidence-based policy,” katanya.
Dari dimensi geopolitik, dampak konflik juga merembet ke sektor ekonomi. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Prof. Agus Sartono, mengingatkan potensi tekanan serius pada sektor energi akibat eskalasi Iran–Israel.
Menurutnya, lonjakan harga minyak menjadi risiko paling nyata yang harus diantisipasi pemerintah. Kenaikan harga energi akan berdampak langsung pada biaya transportasi dan produksi.
“Yang pertama yang harus kita antisipasi adalah supply bahan bakar minyak, karena implikasinya panjang sekali,” tuturnya.
Agus menjelaskan, efek ekonomi mungkin belum terasa dalam waktu dekat karena kontrak impor energi umumnya dilakukan untuk beberapa bulan ke depan. Namun, dalam rentang tiga hingga enam bulan, tekanan harga berpotensi memengaruhi struktur biaya di berbagai sektor.
“Sekarang belum terasa, tapi tiga bulan yang akan datang mungkin akan terasa,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia pada impor energi dan barang konsumsi memperbesar risiko saat terjadi gejolak global. Tanpa strategi mitigasi yang matang, tekanan eksternal bisa berdampak pada ekspor-impor, penyerapan tenaga kerja, hingga stabilitas fiskal.
Karena itu, diversifikasi pasar ekspor dinilai mendesak agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu negara atau kawasan tertentu.
“Kita harus mendiversifikasi pasar ekspor supaya tidak tergantung pada satu negara lagi,” katanya.
Dari geopolitik hingga ekonomi, kedua akademisi itu sepakat bahwa kehati-hatian membaca dinamika global menjadi kunci. Konsistensi prinsip bebas aktif dan penguatan fondasi ekonomi domestik dinilai krusial di tengah ketidakpastian.
Momentum ini, menurut mereka, menjadi pengingat bahwa keputusan politik luar negeri bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan strategi jangka panjang yang menentukan arah kedaulatan nasional di tengah pusaran konflik dan persaingan global.*
