SATUMEDIA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tidak hanya melalui proses hukum, pemerintah juga telah mencabut sejumlah konsesi perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo memaparkan perkembangan penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus karhutla.
Dia mengungkapkan, sebanyak 17 konsesi perusahaan telah dicabut. Selain itu, 26 perusahaan sedang menjalani penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar perusahaan yang akan didakwa.
“Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” ujar Prabowo dikutip dari laman resmi Presiden RI.
Pengerahan 71.000 Personel
Selain penindakan terhadap perusahaan, Prabowo menjelaskan upaya besar yang telah dilakukan Indonesia untuk mengendalikan kebakaran hutan selama hampir empat bulan.
Kebakaran tersebut bahkan menimbulkan persoalan lintas negara. Kabut asap yang ditimbulkan turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.
Prabowo mengatakan, pemerintah telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk mengatasi bencana tersebut.
Namun, upaya pemadaman tidak berjalan tanpa pengorbanan. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka.
Operasi penanganan karhutla itu juga menyebabkan Indonesia kehilangan dua helikopter.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” kata Prabowo.
Dalam forum tersebut, Prabowo turut menyoroti perlunya perubahan strategi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan langkah pemadaman dan mitigasi ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran tidak terus berulang.
Karena itu, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program untuk memperkuat sistem pencegahan karhutla.
Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap yang melintasi batas negara.
Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, dia menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani kebakaran hutan tersebut.
Permohonan maaf itu sekaligus menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk menangani karhutla dan meminimalkan dampaknya terhadap negara-negara tetangga.*





