SATUMEDIA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah penertiban terhadap hak guna usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penertiban tersebut dilakukan melalui lima klaster dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lahan, luas area terbakar, riwayat kebakaran, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pemegang hak, hingga status perizinan dan penguasaan tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan tidak semua perusahaan akan dikenai sanksi yang sama. Pemerintah menyiapkan rekomendasi mulai dari pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, hingga tidak menerbitkan HGU baru.
Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Nusron, pengelompokan tersebut dilakukan agar penindakan terhadap masing-masing perusahaan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi faktual di lapangan.
Dari hasil evaluasi, tiga perusahaan masuk klaster pertama dan direkomendasikan mengalami pembatalan seluruh HGU.
Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pembatalan total diberikan karena sejumlah faktor, di antaranya lebih dari 50 persen lahan mengalami kebakaran, kejadian karhutla berulang, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana memadai untuk mencegah maupun menangani kebakaran.
Selain itu, perusahaan dinilai tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah.
HGU berakhir dan izin perkebunan dievaluasi
Klaster kedua hanya mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, lahan seluas sekitar 2.300 hektare itu dipastikan akan kembali dikuasai negara.
Sementara itu, klaster ketiga terdiri dari tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU.
Ketiga perusahaan tersebut yakni PT ANI dengan luas lahan 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Pemerintah juga merekomendasikan evaluasi terhadap IUP yang mereka miliki.
Evaluasi tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Nusron menjelaskan, rekomendasi tersebut didasarkan pada temuan kebakaran yang berulang, ketidaksesuaian fasilitas pencegahan kebakaran, serta belum berjalannya aktivitas perkebunan meskipun perusahaan telah mengantongi izin usaha.
Dengan kata lain, perusahaan sudah memiliki izin untuk menjalankan usaha perkebunan, tetapi belum menunjukkan aktivitas usaha sebagaimana mestinya.
Adapun klaster keempat mencakup perusahaan yang direkomendasikan mengalami pembatalan sebagian HGU karena luas lahan terbakar kurang dari 50 persen.
Perusahaan yang masuk kategori ini adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare.
Tiga perusahaan masih diperiksa
Berbeda dengan empat klaster sebelumnya, tiga perusahaan dalam klaster kelima masih menjalani pendalaman sebelum pemerintah menentukan bentuk penertiban HGU.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
ATR/BPN masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan mencocokkan data untuk menentukan apakah pembatalan HGU terhadap ketiganya dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.
Nusron mengatakan, hasil pemeriksaan lapangan akan menjadi dasar penetapan keputusan akhir sebelum pemerintah menerbitkan surat keputusan pembatalan hak.
Setelah proses pendalaman selesai, pemerintah akan melanjutkan tahapan administrasi dan mengumumkan hasil penertiban tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang hak atas tanah, khususnya yang dinilai tidak menjalankan kewajiban dalam pengelolaan lahan dan pencegahan karhutla.*
