SATUMEDIA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari 25 provinsi atas kontribusi mereka dalam mencegah dan menangani tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diberikan langsung oleh Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nusron mengatakan, keberhasilan penanganan kasus pertanahan, termasuk pencapaian target operasi, tidak terlepas dari kerja sama lintas lembaga. Menurut dia, Kementerian ATR/BPN membutuhkan dukungan kepolisian dan kejaksaan untuk menindak berbagai kejahatan di bidang pertanahan.
Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pertanahan.
“Terima kasih dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, khususnya dari kepolisian dan kejaksaan tinggi, termasuk para kapolda yang selama ini bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa tercapai bersama. Tanpa dukungan kepolisian dan kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena kami tidak bisa bekerja sendiri,” kata Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat juga menerima pin penghargaan atas dukungan mereka dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Mereka di antaranya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, sebanyak 75 pejabat dari 25 provinsi turut menerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Para penerima penghargaan tersebut terdiri dari kepala kepolisian daerah (kapolda), kepala kejaksaan tinggi (kajati), dan kepala kantor wilayah BPN (kakanwil).
Ke-25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Selanjutnya, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Nusron menegaskan, upaya memberantas tindak pidana pertanahan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kasus terjadi. Menurut dia, penguatan koordinasi antarlembaga juga diperlukan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
Karena itu, dia meminta sinergi antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan terus diperkuat hingga ke tingkat daerah paling bawah.
“Intensitas kegiatan ini harus lebih ditingkatkan. Kami memohon agar sinergi dan kolaborasi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga diperkuat sampai tingkat bawah. Dengan begitu, seluruh pihak bisa bahu-membahu melakukan pencegahan sejak dini,” ujar Nusron.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026 tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung.
Hadir pula Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol Suhirman yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.*
