SATUMEDIA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebanyak 11 korporasi tersebut kini menjalani evaluasi hak atas tanah, khususnya Hak Guna Usaha (HGU). Hasil evaluasi itu berujung pada sejumlah rekomendasi sanksi, mulai dari pencabutan HGU secara keseluruhan, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjangnya hak atas tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, penanganan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri setelah dilakukan koordinasi dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Dari penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, perusahaan-perusahaan tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari sejumlah negara.
“Sebelas perusahaan pemegang HGU itu direkomendasikan untuk dicabut haknya. Berdasarkan penelusuran kepemilikan, terdapat perusahaan dengan keterkaitan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sejumlah pemegang sahamnya juga berasal dari dalam negeri,” kata Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron menjelaskan, berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima kelompok.
Kelompok pertama merupakan perusahaan yang direkomendasikan mengalami pencabutan HGU secara keseluruhan.
Perusahaan yang masuk kategori ini yakni PT MIB dengan lahan seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian PT RKA dengan luas HGU 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Selanjutnya, PT SKM yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Rekomendasi pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah perusahaan yang tidak akan mendapatkan perpanjangan maupun pembaruan HGU. Kebijakan ini berlaku bagi eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Masa berlaku hak perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020. ATR/BPN memutuskan tidak memperpanjang hak tersebut setelah menemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Sementara itu, kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang belum memiliki HGU. ATR/BPN memutuskan tidak mempertimbangkan pemberian hak tersebut maupun izin usaha perkebunan bagi ketiganya.
Ketiga perusahaan itu adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
ATR/BPN selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan perusahaan-perusahaan tersebut.
Adapun kelompok keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Terhadap perusahaan ini, rekomendasi yang disiapkan berupa pencabutan sebagian HGU.
Keputusan tersebut mempertimbangkan kondisi lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Berbeda dengan empat kelompok sebelumnya, nasib tiga perusahaan dalam kelompok kelima masih menunggu hasil pendalaman lebih lanjut.
Perusahaan yang masuk kategori ini meliputi PT STP dengan dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare.
Kemudian PT API yang memiliki HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, serta PT JMS dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
ATR/BPN masih mengumpulkan dan memverifikasi data untuk menentukan apakah pencabutan HGU terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan dilakukan sebagian atau seluruhnya.
Nusron menegaskan, setiap keputusan administratif terkait hak atas tanah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses penanganan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 15 Tahun 2016.
Pemeriksaan juga dilakukan secara bertahap, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian lapangan, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Nusron menyebutkan, hasil evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah disampaikan. Saat ini, kementeriannya tinggal menyiapkan dokumen keputusan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan.
“Seluruh data sudah kami sampaikan. Tahap berikutnya adalah menyusun draf surat keputusan. Hasilnya akan segera kami umumkan,” ujar Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih turut menghadiri pertemuan tersebut.*
