SATUMEDIA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menindaklanjuti 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang diterima melalui program Lapor Mas Wapres. Dengan demikian, tingkat penyelesaian aduan tersebut mencapai 94,67 persen.
Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Uunk Din Parunggi mengatakan, hingga awal November 2026, masih terdapat 15 pengaduan yang dalam proses penanganan.
Hal itu disampaikan Uunk dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang digelar di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Uunk seusai mengikuti rapat.
Menurut dia, mekanisme penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan jenis persoalan yang dilaporkan masyarakat.
Untuk laporan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pertanahan, ATR/BPN dapat langsung berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat agar segera memperoleh respons.
Sementara itu, pengaduan yang menyangkut sengketa, konflik, dan perkara pertanahan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Prosesnya meliputi penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempertemukan para pihak melalui mediasi. Namun, apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian akan dilanjutkan melalui jalur peradilan.
ATR/BPN siapkan tindak lanjut aduan
ATR/BPN juga akan memperkuat koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menyelesaikan pengaduan yang masih tertunda.
Saat ini, proses tersebut masih menghadapi kendala karena situs pengelolaan pengaduan tengah menjalani pemeliharaan sistem.
Di luar kanal Lapor Mas Wapres, ATR/BPN turut memperluas akses konsultasi publik melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang mulai beroperasi sejak 1 Oktober 2026.
Program tersebut memanfaatkan fitur siaran langsung atau Live di akun TikTok ATR/BPN. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan sekaligus berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai persoalan pertanahan.
Layanan MasNya ATR/BPN dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00-11.00 WIB.
Uunk mengatakan, pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui program tersebut cukup beragam. Bahkan, konsultasi juga datang dari warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama menetap di luar negeri, tetapi masih memiliki aset tanah di Indonesia.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tutur Uunk.
Adapun rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI Bernad Dermawan Sutrisno dan diikuti perwakilan kementerian serta lembaga Kabinet Merah Putih.
Dalam kesempatan itu, Uunk didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Nurzalina serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat Tegar Gallantry.*
