SATUMEDIA.ID – Program Bedah Rumah tidak hanya menyasar perbaikan kondisi fisik hunian warga, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
Melalui kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), penerima manfaat program tersebut berkesempatan memperoleh sertipikat tanah secara gratis.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, saat mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, keduanya mendatangi tiga rumah warga yang telah direnovasi di lokasi berbeda. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perubahan kondisi hunian sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari program lintas kementerian tersebut.
Andi mengatakan, perbaikan rumah perlu diikuti dengan upaya memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Sebab, hunian yang layak idealnya juga berdiri di atas tanah dengan status hukum yang jelas.
Menurut dia, Kementerian ATR/BPN turut memberikan kemudahan pengurusan sertipikat tanah tanpa biaya bagi masyarakat penerima program Bedah Rumah.
Fasilitas tersebut dapat diberikan untuk sejumlah kategori tanah, antara lain tanah milik pribadi, tanah ulayat, tanah keluarga besar, tanah hibah, hingga tanah yang selama ini hanya memiliki bukti kepemilikan berupa girik.
Andi menilai, pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antarkementerian agar manfaatnya tidak berhenti pada perbaikan bangunan rumah.
Dia berharap kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, serta sejumlah pihak terkait dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa dijangkau.
Menteri PKP Maruarar Sirait sependapat bahwa penanganan kebutuhan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Menurut dia, setiap lembaga harus mengambil peran sesuai kewenangannya, mulai dari penyediaan hunian layak, legalitas tanah, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
Maruarar menjelaskan, Kementerian PKP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan renovasi rumah, sedangkan Kementerian ATR/BPN memberikan kemudahan pengurusan sertipikat tanah. Sementara itu, peningkatan ekonomi keluarga didukung melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta program pendampingan dan pelatihan.
Ia menyebut, pola kerja bersama tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga membangun kekuatan kolektif dalam menjalankan program pemerintah.
“Keberhasilan program ini bukan hasil kerja satu pihak. Kita harus menyatukan seluruh kekuatan agar masyarakat mendapatkan rumah yang layak, kepastian hukum atas tanah, sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian keluarga,” kata Maruarar.
Sebelum mengunjungi Kelurahan Klender, Andi Tenri Abeng juga meninjau pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Andi menyerahkan 15 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga penerima manfaat Bedah Rumah.
Penyerahan sertipikat itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang mereka tempati.*
