SATUMEDIA.ID– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertipikat tanah kepada masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Kota Bogor, Jawa Barat.
Penyerahan sertipikat tersebut menjadi bagian dari sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mendukung pelaksanaan Program Bedah Rumah BSPS 2026.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyerahkan langsung sertifikat tersebut pada Sabtu (7/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Andi juga mengingatkan masyarakat yang masih menggunakan sertipikat tanah analog agar segera beralih ke sertipikat elektronik.
“Kami mengimbau masyarakat yang masih memegang sertipikat analog untuk segera mengalihkannya ke sertifikat elektronik,” kata Andi.
Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi keterbatasan waktu untuk mengurus perubahan sertipikat tersebut. Pasalnya, sejumlah Kantor Pertanahan telah menyediakan layanan pada akhir pekan melalui program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Layanan ini dibuka setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00-12.00 waktu setempat, termasuk di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
“Jadi, masyarakat Kota Bogor yang bekerja dari Senin hingga Jumat tetap bisa mengurus keperluan pertanahan pada akhir pekan karena Kantor Pertanahan Kota Bogor menyediakan layanan PELATARAN,” ujar Andi.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN yang dinilai aktif hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurut Maruarar, pendekatan tersebut penting agar pelaksanaan program bantuan perumahan maupun pelayanan pertanahan tidak justru menyulitkan masyarakat.
Ia juga menilai kepemilikan sertipikat tanah memberikan kepastian hukum bagi penerima bantuan sehingga program perbaikan rumah dapat berjalan seiring dengan legalitas kepemilikan tanah.
“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertifikat tanah ini. Dengan sertipikat tersebut, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya, sehingga bantuan perbaikan rumah bisa berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” kata Maruarar.
Penyerahan 15 sertipikat itu merupakan hasil kolaborasi kedua kementerian. Dalam skema tersebut, Kementerian PKP menjalankan program perbaikan rumah melalui BSPS, sedangkan Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penerbitan sertifikat tanah secara gratis bagi masyarakat penerima manfaat.
Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Bogor, itu turut dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, serta jajaran terkait.*
